OSO Minta KPU Kembali ke Jalan yang Benar
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali ke jalan yang benar. KPU dituntut melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang memerintahkan OSO dimasukan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.
"Harapannya (KPU) kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, dia melanggar hukum," kata OSO di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Desember 2018.
Bawaslu hari ini memanggil OSO untuk diminta keterangan perihal laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU terkait pencalonannya sebagai anggota DPD. OSO mengaku sudah menyampaikan keterangan kepada Bawaslu sesuai fakta yang ada.
"Bawaslu sudah memerintahkan juga kepada KPU untuk melaksanakan putusan PTUN itu. Ya begitu. Kita tunggu saja," jelas dia.
Dia membantah pihaknya melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik (parpol) nyaleg. Dia menegaskan pihaknya sepakat dengan putusan itu.
"Pemberlakuannya yang kita tidak terima, pemberlakuannya tidak berlaku surut dan yang berhak memutuskan adalah Mahkamah Agung (MA) tentang hal itu," tutur dia.
OSO berharap KPU mau melaksanakan putusan PTUN. Di sisi lain, Dia belum mengetahui langkah selanjutnya yang akan diambil jika KPU tetap tidak memasukan namanya ke dalam DCT anggota DPD.
Baca: KPU Siap Hadapi OSO di Bawaslu
Sebelumnya, OSO melaporkan KPU kepada Bawaslu terkait polemik pencalonan DPD. OSO menilai KPU membuat pelanggaran administrasi karena telah melayangkan surat permintaan agar OSO mundur sebagai pengurus parpol bila tetap nyaleg.
OSO menilai KPU telah melanggar putusan MA yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan legislatif. PTUN juga memenangkan OSO.
Dua putusan ini menjadi dasar OSO kukuh bisa nyaleg DPD tanpa harus mundur sebagai pengurus parpol. Namun, KPU tetap berpegang PKPU. PKPU dianggap sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg DPD.
KPU sejatinya telah memberikan batas waktu bagi OSO untuk mengundurkan diri dari kepengurusan parpol hingga 21 Desember. Namun, OSO tak kunjung mundur, dan KPU juga ogah menambah tenggat waktu. Bila OSO tetap tak memberikan surat pengunduran diri, KPU secara otomatis akan mencoret OSO dari DCT DPD untuk Pemilu 2019.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b2qG6VN" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Harapannya (KPU) kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, dia melanggar hukum," kata OSO di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Desember 2018.
Bawaslu hari ini memanggil OSO untuk diminta keterangan perihal laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU terkait pencalonannya sebagai anggota DPD. OSO mengaku sudah menyampaikan keterangan kepada Bawaslu sesuai fakta yang ada.
"Bawaslu sudah memerintahkan juga kepada KPU untuk melaksanakan putusan PTUN itu. Ya begitu. Kita tunggu saja," jelas dia.
Dia membantah pihaknya melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik (parpol) nyaleg. Dia menegaskan pihaknya sepakat dengan putusan itu.
"Pemberlakuannya yang kita tidak terima, pemberlakuannya tidak berlaku surut dan yang berhak memutuskan adalah Mahkamah Agung (MA) tentang hal itu," tutur dia.
OSO berharap KPU mau melaksanakan putusan PTUN. Di sisi lain, Dia belum mengetahui langkah selanjutnya yang akan diambil jika KPU tetap tidak memasukan namanya ke dalam DCT anggota DPD.
Baca: KPU Siap Hadapi OSO di Bawaslu
Sebelumnya, OSO melaporkan KPU kepada Bawaslu terkait polemik pencalonan DPD. OSO menilai KPU membuat pelanggaran administrasi karena telah melayangkan surat permintaan agar OSO mundur sebagai pengurus parpol bila tetap nyaleg.
OSO menilai KPU telah melanggar putusan MA yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan legislatif. PTUN juga memenangkan OSO.
Dua putusan ini menjadi dasar OSO kukuh bisa nyaleg DPD tanpa harus mundur sebagai pengurus parpol. Namun, KPU tetap berpegang PKPU. PKPU dianggap sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg DPD.
KPU sejatinya telah memberikan batas waktu bagi OSO untuk mengundurkan diri dari kepengurusan parpol hingga 21 Desember. Namun, OSO tak kunjung mundur, dan KPU juga ogah menambah tenggat waktu. Bila OSO tetap tak memberikan surat pengunduran diri, KPU secara otomatis akan mencoret OSO dari DCT DPD untuk Pemilu 2019.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b2qG6VN" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
