KPU Siap Hadapi OSO di Bawaslu
Komisioner KPU Ilham Saputra. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam persidangan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU sudah menyiapkan sejumlah penjelasan khususnya terkait kisruh proses pencalegan OSO.
"Apa yang sudah kita argumentasi kan selama ini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi landasan kita bersama, dan juga menjadi langkah kami memutuskan bawah OSO tidak bisa lagi masuk ke DCT," kata Komisioner KPU Ilham Saputra ditemui di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Desember 2018.
Ilham menambahkan, KPU juga telah memenuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan memberikan kesempatan OSO mendaftar kembali. Namun, OSO harus bisa juga melampirkan surat mengundurkan diri dari kepengurusan partai.
"Kemudian OSO memutuskan dia tidak mau mengundurkan diri, sehingga kami melanjutkan apa yang sudah kami tetapkan," tambahnya.
OSO melaporkan KPU kepada Bawaslu terkait polemik pencalonan DPD. OSO menilai KPU melakukan pelanggaran administrasi karena telah melayangkan surat permintaan agar OSO mundur sebagai pengurus parpol bila tetap nyaleg.
OSO menilai KPU telah melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan legislatif. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan OSO.
Dua putusan ini menjadi dasar OSO berkukuh bisa nyaleg DPD tanpa harus mundur sebagai pengurus parpol. Namun, KPU tetap berpegang PKPU. Sebab PKPU terkait syarat pencalonan itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan itu pada intinya melarang pengurus parpol nyaleg DPD.
KPU sejatinya telah memberikan batas waktu bagi OSO untuk mengundurkan diri dari kepengurusan parpol hingga 21 Desember. Namun, OSO tak kunjung mundur, dan KPU juga ogah menambah tenggat waktu. Bila OSO tetap tak memberikan surat pengunduran diri, KPU secara otomatis akan mencoret OSO dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPD untuk Pemilu 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Apa yang sudah kita argumentasi kan selama ini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi landasan kita bersama, dan juga menjadi langkah kami memutuskan bawah OSO tidak bisa lagi masuk ke DCT," kata Komisioner KPU Ilham Saputra ditemui di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Desember 2018.
Ilham menambahkan, KPU juga telah memenuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan memberikan kesempatan OSO mendaftar kembali. Namun, OSO harus bisa juga melampirkan surat mengundurkan diri dari kepengurusan partai.
"Kemudian OSO memutuskan dia tidak mau mengundurkan diri, sehingga kami melanjutkan apa yang sudah kami tetapkan," tambahnya.
OSO melaporkan KPU kepada Bawaslu terkait polemik pencalonan DPD. OSO menilai KPU melakukan pelanggaran administrasi karena telah melayangkan surat permintaan agar OSO mundur sebagai pengurus parpol bila tetap nyaleg.
OSO menilai KPU telah melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan legislatif. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan OSO.
Dua putusan ini menjadi dasar OSO berkukuh bisa nyaleg DPD tanpa harus mundur sebagai pengurus parpol. Namun, KPU tetap berpegang PKPU. Sebab PKPU terkait syarat pencalonan itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan itu pada intinya melarang pengurus parpol nyaleg DPD.
KPU sejatinya telah memberikan batas waktu bagi OSO untuk mengundurkan diri dari kepengurusan parpol hingga 21 Desember. Namun, OSO tak kunjung mundur, dan KPU juga ogah menambah tenggat waktu. Bila OSO tetap tak memberikan surat pengunduran diri, KPU secara otomatis akan mencoret OSO dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPD untuk Pemilu 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
