Jakarta: Amnesty International Indonesia mengatakan, komitmen para calon presiden (Capres) untuk penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah baik. Meski demikian langkah konkrit dari komitmen tersebut perlu diimplementasikan melalui kebijakan agar masyarakat tidak kecewa lagi.

“Bagaimana kebijakan konkritnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Desember 2023.

Menurut Usman, solusi terbaik mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua adalah melalui dialog, karena hal ini merupakan aspirasi dari orang asli Papua. Tapi, sayang pandangan soal penggunaan kekuatan militer masih dikemukaan oleh seorang Capres.

“Masih ada pendekatan militeristik, retorika antiasing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti,” ucap Usman.
 

Usman menyebut, kajian terbaru dari Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal dalam meredam kekerasan dan konflik di Tanah Papua. Usman mengatakan meski Para Capres menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus pelanggaran HAM perlu dilawan, tetapi tidak menjelaskan lebih mendalam soal itu.

“Belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer, dan penguatan Komnas HAM juga luput," ucap Usman. 

Usman mengungkap selama 10 tahun terakhir Komnas Ham seakan-akan berjalan tanpa dukungan pemerintah dan DPR. Akhirnya hasil penyelidikan berujung tanpa penyelesaian yang adil.

“Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM 50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara,” ucapnya.
 

Contoh lainpun diutarakan Usman seperti kejadian di Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput. Semua ini adalah tugas besar pemimpin negara kedepan, bukan hanya presiden, tetapi juga DPR. 

“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?,” lanjut Usman.

Usman Menambahkan, yang terpenting para kandidat dapat menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka dalam memperbaiki dan menegakan HAM di Indonesia.