Jakarta: Masyarakat diajak menolak terduga pelanggar hak asasi manusia (HAM) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pegiat HAM dan demokrasi Hasnu Ibrahim menyebut ada sosok yang memiliki beban masa lalu terkait pelanggaran HAM yang mesti menjadi perhatian serius masyarakat Indonesia.

"Sebagai pegiat pemilu dan demokrasi tentu kita menentang pemimpin pelanggar HAM berat dan dinasti politik karena merugikan rakyat Indonesia," kata Hasnu dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Desember 2023.

Hal itu diungkap Hasnu saat bedah 'Buku Hitam Prabowo' di Bandung, Selasa, 12 Desember 2023. Menurut dia, ada harga yang harus dibayar Indonesia jika membiarkan pihak dengan pelanggaran HAM masa lalu memimpin.
 

Baca: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Disebut Barang Wajib

"Harga bangsa Indonesia terlalu mahal rasanya jika kemudian negeri ini dipimpin oleh pelanggar HAM berat dan menabrak rambu-rambu pemilu dan konstitusi akibat menguatnya dinasti politik," ujar Hasnu.

Dosen Fakultas Hukum UNISBA dan PBHI Yogyakarta, Dian Andriasari, menyebut isu pelanggaran HAM menjadi yang utama. Karena, Indonesia menganut sistem demokrasi yang dapat terusik oleh hal tersebut.

Aktivis 98 Bandung, Lukman Nurhakim mengajak generasi muda memeriksa catatan tiap kandidat di Pilpres 2024. Terutama, terkait pelanggaran HAM.

"Sampai hari ini negara kelihatannya belum menyelesaikan persoalan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu di mana generasi kami mengetahui bahwa yang bersangkutan berada dalam pemerintahan," kata Lukman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))