Jakarta: Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) meminta beberapa menteri menjadi saksi sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiga Uno menilai sah saja selama sesuai hukum.

"Semuanya harus sesuai dengan koridor hukum. Menteri ini kan pembantu presiden," ujar Sandi ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis malam, 28 Maret 2024.

Sejumlah nama berpotensi untuk diajukan Timnas AMIN. Antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
 

Baca: Tim Hukum AMIN Optimis Bukti yang Dipaparkan Bisa Meyakinkan Hakim Konstitusi

Menteri, kata Sandi, bekerja sesuai dengan kewenangan di kementeriannya. Kerja menteri juga diatur melalui undang-undang. 

Meski demikian, Sandi berpandangan setiap upaya membenahi demokrasi harus dihargai. Sehingga, keinginan Timnas AMIN harus diberikan jalan selebar-lebarnya. 

"Apapun yang diinginkan untuk membenahi demokrasi tentunya harus kita hargai," terangnya.

Tim Hukum Timnas AMIN akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi saksi sidang sengketa.Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menjelaskan bahwa majelis hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima permohonan tersebut. 

"Nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada majelis konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat yang kami mintakan nanti," kata Ari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Maret 2024.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))