Ini Harapan 3 Tim Hukum Capres Soal Kehadiran Menteri-Menteri Jokowi di Sidang MK
Ilustrasi. MI/Usman Iskandar.
Jakarta: Sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun, menilai kehadiran para menteri itu bisa membuktikan dalil permohonan mengenai penyalahgunaan bantuan sosial (bansos).
"Kita paham bagaimana struktrur kekuasaan bergerak dan itu sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan masif (penyaluran bansos) sehingga memerlukan input luar biasa untuk menaikian elektabilitas," kata Refly Harun di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Menurut dia, keterangan menteri-menteri itu bisa mengonfirmasi soal bagaimana bansos didistrubusikan. Termasuk, apakah penerima manfaat sudah sesuai atau hanya untuk menaikan elektoral pasangan Prabowo-Gibran.
"Maka itu, sidang Jum'at (5 April) nanti itu dikonfirmasi (oleh hakim konstitusi), dari mana sumber uangnya, apakah legal atau tidak, bagaimana government pendistribusiannya," ungkap dia.
Terpisah, kuasa hukum Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan keputusan MK memanggil sejumlah menteri itu merupakan sebuah kemajuan. Menurutnya, hal ini juga dilakukan MK untuk memastikan dalil dari Anies-Muhaimin selaku Pemohon I maupun Ganjar-Mahfud sebagai Pemohon II.
Dalik-dalil tersebut, kata dia, terkait adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Mungkin hakim akan menanyakan berapa sih anggaran bansos, dari tahun berapa, tahun ini berapa kali, kemudian siapa semestinya yang bertanggung jawab, Kemensos atau Presiden?" ucap Henry.
Sementara itu, kuasa hukum Prabowo-Gibran Otto Hasibuan tak khwatir dengan kehadiran menteri-menteri tersebut. Justru, kata dia, kehadiran mereka bisa membuka persoalan yang selama ini jadi pertanyaan publik mengenai pendistribusian bansos.
"Semua masyarakat Indonesia akan mendengar, apa itu bansos dan sebagainya. Dan itu baik untuk bangsa ini dan keterpilihan Pak Prabowo nanti akan jadi kemenangan yang murni jujur dan adil," jelasnya.
Sebelumnya, MK memutuskan untuk memanggil empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024. Keempat menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Kita paham bagaimana struktrur kekuasaan bergerak dan itu sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan masif (penyaluran bansos) sehingga memerlukan input luar biasa untuk menaikian elektabilitas," kata Refly Harun di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Menurut dia, keterangan menteri-menteri itu bisa mengonfirmasi soal bagaimana bansos didistrubusikan. Termasuk, apakah penerima manfaat sudah sesuai atau hanya untuk menaikan elektoral pasangan Prabowo-Gibran.
"Maka itu, sidang Jum'at (5 April) nanti itu dikonfirmasi (oleh hakim konstitusi), dari mana sumber uangnya, apakah legal atau tidak, bagaimana government pendistribusiannya," ungkap dia.
Terpisah, kuasa hukum Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan keputusan MK memanggil sejumlah menteri itu merupakan sebuah kemajuan. Menurutnya, hal ini juga dilakukan MK untuk memastikan dalil dari Anies-Muhaimin selaku Pemohon I maupun Ganjar-Mahfud sebagai Pemohon II.
| Baca juga: Menteri yang Dipanggil MK Diharapkan Beberkan Fakta, Bukan Asumsi |
Dalik-dalil tersebut, kata dia, terkait adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Mungkin hakim akan menanyakan berapa sih anggaran bansos, dari tahun berapa, tahun ini berapa kali, kemudian siapa semestinya yang bertanggung jawab, Kemensos atau Presiden?" ucap Henry.
Sementara itu, kuasa hukum Prabowo-Gibran Otto Hasibuan tak khwatir dengan kehadiran menteri-menteri tersebut. Justru, kata dia, kehadiran mereka bisa membuka persoalan yang selama ini jadi pertanyaan publik mengenai pendistribusian bansos.
"Semua masyarakat Indonesia akan mendengar, apa itu bansos dan sebagainya. Dan itu baik untuk bangsa ini dan keterpilihan Pak Prabowo nanti akan jadi kemenangan yang murni jujur dan adil," jelasnya.
Sebelumnya, MK memutuskan untuk memanggil empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024. Keempat menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
