Sembilan hakim MK akan berbagi tugas menangani gugatan hasil pemilu legislatif. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Sembilan hakim MK akan berbagi tugas menangani gugatan hasil pemilu legislatif. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

MK Bentuk Tiga Panel Hakim Urus Sengketa Pileg

Pemilu mahkamah konstitusi pemilu serentak 2019
Antara, Faisal Abdalla • 24 Mei 2019 13:59
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan tiga panel hakim konstitusi yang akan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif di MK.
 
"Sudah ditetapkan tiga panel hakim, masing-masing panel harus ada hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR," ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
 
Fajar memerinci panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan
lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.
 
Baca juga:Gedung Mahkamah Konstitusi Dijaga Ketat
 
Terakhir panel ketiga diketuai oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan
Wahiduddin diusulkan oleh DPR.
 
"Setiap hakim tidak boleh mengadili perkara sengketa pemilu legislatif yang berasal dari daerahnya, untuk menghindari konflik kepentingan," jelas Fajar.
 
Lebih lanjut Fajar mengatakan untuk perkara perselisihan hasil Pilpres, sidang tidak akan mengggunakan sistem panel, namun tetap dengan sidang pleno atau dengan sembilan hakim konstitusi.
 
"Begitu pula dengan sidang pengucapan putusan akan dilaksanakan dengan sistem sidang pleno," pungkas dia.
 
Baca juga:Ketua MK Jamin Independensi Hakim
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif