Jakarta: Umat Islam diimbau tak mengikuti dan juga terpancing dengan tindakan-tindakan inkonstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mengarahkan kepada tindakan bughat.

"Seluruh umat Islam khususnya di Banyumas wajib dan senantiasa mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI sebagai hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah," kata Koordinatir Forum Kiai Tahlil (FKT) Banyumas Jawa Tengah KH Hashir Abdul Aziz melalui keterangan tertulis, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019.

120 ulama dsn habaib menggelar Multaqo Ulama se-Banyumas. Acara ini digelar dalam rangka meminimalisir gerakan people power serta mencegah keberangkatan massa untuk terlibat dalam rencana aksi unjuk rasa di Kantor KPU Pusat Jakarta pada 21 sampai dengan 22 Mei 2019.

Pimpinan Ponpes Anwarussholihin KH Nurhafidz mengatakan para ulama dan habaib dikumpulkan dalam Multaqo Ulama se-Banyumas karena ada permasalahan yang harus disikapi secara serius. Bahkan, menurut dia permasalahan ini bukan lagi sekadar urusan politik. 

“Tetapi permasalahan yang menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa," Nurhafidz.

Nurhafidz mengatakan adanya ancaman kepada KPU dari kelompok-kelompok yang tidak menerima hasil pemilu berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dia meminta agar umat dapat mengimbau keluarga, kerabat, dan tetangga untuk tidak turut serta dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 21 dan 22 Mei.

"Keluarga, tetangga dan kerabat sebaiknya bersama-sama diajak berdoa demi keselamatan bangsa dan negara," katanya.

(Baca: Gerakan Indonesia Damai Tolak 'People Power')

Seruan agar umat menahan diri dan tidak ikut aksi inkonstitusional juga dilakukan FKT Semarang dan Salatiga. Dalam Multaqo ulama di Ponpes Al Musthofa, Bergas, Kabupaten Semarang, Koordinator FKT Kodya Semarang dan Salatiga KH Anwarul Mafakhir mengingatkan tokoh agama di daerah turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

"Tentu hal tersebut dilakukan melalui dakwah serta ajakan-ajakan untuk turut menjaga seluruh aturan maupun hukum yang telah disepakati bersama," kata Anwarul.

Menurutnya, akhir-akhir ini sebagian masyarakat telah menyatakan secara terbuka akan melakukan perlawanan di luar jalur hukum yang telah disepakati bersama dengan mengusung kegiatan People Power. “Sudah seharusnya ulama mulai bergerak dan hal tersebut sudah diawali oleh para sesepuh ulama untuk melakukan Multaqo ulama," ujarnya.

Multaqo ulama yang digelar ribuan ulama di Jakarta awal Mei silam merekomendasikan sejumlah poin, diantaranya menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI.

NKRI merupakan bentuk negara yang sesuai dengan islam yang rahmatan lil alamin di indonesia dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa. Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif.

Selain itu, Ketua Rijalul Anshar Salatiga Kyai M. Imam Arif juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak turut hadir dalam kegiatan inkonstitusional dan melawan hukum serta menerima keputusan terakhir dari KPU. Dia juga meminta umat mendukung siapapun yang akan terpilih nantinya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))