KPU: Sebagian Besar Kesalahan Situng Telah Diperbaiki
Wartawan melakukan monitoring rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 melalui aplikasi Situng di Gedung KPU, Jakarta. (Foto: MI/Bary Fathahillah)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kesalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Bawaslu meminta semua kesalahan entri data diperbaiki.
Ketua KPU Arief Budiman kembali menegaskan meski KPU diputus melakukan pelanggaran administrasi, namun Bawaslu meminta KPU tetap melanjutkan Situng.
"Situng sudah diputuskan sebagai akses keterbukaan informasi, silakan KPU boleh melanjutkan Situng cuma mereka kan minta perbaikan supaya ke depan enggak ada lagi kesalahan input data sesuai C1," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 17 mei 2019.
Arief mengatakan sebagian besar kesalahan Situng sudah diperbaiki. Dari total 269 kesalahan, tersisa 13 kesalahan yang saat ini tengah diperbaiki.
"Berarti yang sudah diselesaikan 256 kesalahan. Itu data kemarin, hari ini saya belum cek lagi," tuturnya.
Baca juga: Situng KPU Tak akan Disetop
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan KPU sebetulnya sudah melakukan perbaikan kesalaham entri Situng sebelum Bawaslu mengeluarkan putusan tersebut. Dia berjanji ke depan KPU akan meminimalisasi kesalahan entri.
"Kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan agar kemudian mulai meminimalisasi kesalahan-kesalahan entri data tersebut," ujarnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki sistem informasi penghitungan suara (situng). KPU diberikan waktu tiga hari memperbaiki situng.
"KPU memiliki waktu tiga hari kerja untuk melakukan perbaikan terhadap prosesnya," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat.
Dia mengatakan hal itu diatur dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu berbunyi KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
Keputusan Bawaslu, terang dia, situng KPU tidak disetop. KPU berwenang membuat situng seperti yang diatur Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 13 UU Pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
Ketua KPU Arief Budiman kembali menegaskan meski KPU diputus melakukan pelanggaran administrasi, namun Bawaslu meminta KPU tetap melanjutkan Situng.
"Situng sudah diputuskan sebagai akses keterbukaan informasi, silakan KPU boleh melanjutkan Situng cuma mereka kan minta perbaikan supaya ke depan enggak ada lagi kesalahan input data sesuai C1," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 17 mei 2019.
Arief mengatakan sebagian besar kesalahan Situng sudah diperbaiki. Dari total 269 kesalahan, tersisa 13 kesalahan yang saat ini tengah diperbaiki.
"Berarti yang sudah diselesaikan 256 kesalahan. Itu data kemarin, hari ini saya belum cek lagi," tuturnya.
Baca juga: Situng KPU Tak akan Disetop
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan KPU sebetulnya sudah melakukan perbaikan kesalaham entri Situng sebelum Bawaslu mengeluarkan putusan tersebut. Dia berjanji ke depan KPU akan meminimalisasi kesalahan entri.
"Kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan agar kemudian mulai meminimalisasi kesalahan-kesalahan entri data tersebut," ujarnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki sistem informasi penghitungan suara (situng). KPU diberikan waktu tiga hari memperbaiki situng.
"KPU memiliki waktu tiga hari kerja untuk melakukan perbaikan terhadap prosesnya," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat.
Dia mengatakan hal itu diatur dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu berbunyi KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
Keputusan Bawaslu, terang dia, situng KPU tidak disetop. KPU berwenang membuat situng seperti yang diatur Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 13 UU Pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
