Situng KPU Tak akan Disetop
Ilustrasi Situng - Mohamad Irfan.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan proses entri data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tak bisa dihentikan. Situng merupakan hak publik untuk mendapatkan informasi terbuka terkait rekapitulasi suara Pemilu 2019.
"Situng akan dihentikan setelah semua data selesai dientri. Karena itu hak publik untuk mendapatkan informasi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019.
Viryan mengakui kerap terjadi kesalahan dalam proses entri data Situng. Namun, kata dia, pada prinsipnya KPU akan memperbaiki setiap temuan kesalahan, baik dari laporan masyarakat maupun monitoring yang dilakukan KPU sendiri.
Menurut Viryan, kerap terjadinya kesalahan entri data tak bisa jadi alasan KPU menghentikan publikasi perkembangan penghitungan suara kepada masyarakat. Pasalnya, selain sebagai sarana informasi, Situng juga menjadi sarana masyarakat memperoleh hasil pindai formulir C1 otentik dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Jadi Situng itu kebutuhan kita bersama, kalau kita mau jujur. Situng dibuat KPU sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan kami. Kejujuran itu bagi kami bukan hanya kata-kata kami jujur, tapi kami ikhtiar sebaik mungkin dengan kerja-kerja terbuka dan transparan," tegasnya.
Baca: Kubu Prabowo Minta Situng KPU Disetop
Sejauh ini, proses entri data dalam Situng sudah mencapai 532.121 TPS (65,4 persen) dari total 813.350 TPS. Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin masih unggul dengan perolehan suara 56,11 persen dibanding perolehan suara paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebesar 43,89 persen berdasarkan data hingga Sabtu, 4 Mei 2019 pukul 12.45 WIB.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengaku risau dengan keberadaan sistem informasi penghitungan suara (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia setuju dengan ijtimak ulama jilid III yang meminta situng KPU dihentikan.
"Kalau pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa Situng itu memang sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan karena ini akan menimbulkan keresahan," kata Fadli di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2019.
Dia menilai situng KPU menggiring publik dengan mengopinikan pemenang sebelum pengumuman. Sementara itu, pada akhirnya yang akan menjadi penentu adalah hitungan manual berjenjang. Situng pun dinilai membuat masyarakat menjadi semakin terpecah.
"Jangan sampai hanya gara-gara Situng yang salah hitung ini, ini membuat masyarakat menjadi resah karena kesalahan-kesalahan itu juga tidak jelas," ujar Fadli.
Baca: Fadli Zon Resah dengan Situng KPU
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Situng akan dihentikan setelah semua data selesai dientri. Karena itu hak publik untuk mendapatkan informasi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019.
Viryan mengakui kerap terjadi kesalahan dalam proses entri data Situng. Namun, kata dia, pada prinsipnya KPU akan memperbaiki setiap temuan kesalahan, baik dari laporan masyarakat maupun monitoring yang dilakukan KPU sendiri.
Menurut Viryan, kerap terjadinya kesalahan entri data tak bisa jadi alasan KPU menghentikan publikasi perkembangan penghitungan suara kepada masyarakat. Pasalnya, selain sebagai sarana informasi, Situng juga menjadi sarana masyarakat memperoleh hasil pindai formulir C1 otentik dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Jadi Situng itu kebutuhan kita bersama, kalau kita mau jujur. Situng dibuat KPU sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan kami. Kejujuran itu bagi kami bukan hanya kata-kata kami jujur, tapi kami ikhtiar sebaik mungkin dengan kerja-kerja terbuka dan transparan," tegasnya.
Baca: Kubu Prabowo Minta Situng KPU Disetop
Sejauh ini, proses entri data dalam Situng sudah mencapai 532.121 TPS (65,4 persen) dari total 813.350 TPS. Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin masih unggul dengan perolehan suara 56,11 persen dibanding perolehan suara paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebesar 43,89 persen berdasarkan data hingga Sabtu, 4 Mei 2019 pukul 12.45 WIB.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengaku risau dengan keberadaan sistem informasi penghitungan suara (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia setuju dengan ijtimak ulama jilid III yang meminta situng KPU dihentikan.
"Kalau pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa Situng itu memang sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan karena ini akan menimbulkan keresahan," kata Fadli di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2019.
Dia menilai situng KPU menggiring publik dengan mengopinikan pemenang sebelum pengumuman. Sementara itu, pada akhirnya yang akan menjadi penentu adalah hitungan manual berjenjang. Situng pun dinilai membuat masyarakat menjadi semakin terpecah.
"Jangan sampai hanya gara-gara Situng yang salah hitung ini, ini membuat masyarakat menjadi resah karena kesalahan-kesalahan itu juga tidak jelas," ujar Fadli.
Baca: Fadli Zon Resah dengan Situng KPU
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
