TKN Laporkan Panwas Kuala Lumpur ke DKPP
ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin melaporkan Panitia Pengawas (Panwas) Kuala Lumpur, Yaza Azzahra ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). TKN menilai Yaza melanggar kode etik atas pernyataanya terkait kasus dugaan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia.
"Pernyataan Yaza ini memunculkan kegaduhan karena seharusnya posisi dia sebagai penyelenggara pemilu, apalagi ketua Panwaslu seharusnya terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap persoalan atau peristiwa yang terjadi," kata Direktur Tim Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 12 April 2019.
Baca: KPU Lihat Keganjilan dalam Penemuan Surat Suara Tercoblos
Ade menyayangkan pernyataan Yaza yang terlalu dini menyebut peristiwa penggerebekan surat suara tercoblos merupakan kesengajaan pihak tertentu. Padahal, dia tak mengetahui persis peristiwa itu karena hanya ditunjukkan relawan paslon capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Ini yang kita sesalkan karena akibat pernyataan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan kersahan karena kita tidak boleh melakukan spekulasi atau main-main terhadap persoalan pemilu ini," tegas dia.
Baca: Polisi Malaysia Akui Terima Laporan Surat Suara Pemilu RI
Menurut Ade, Yaza seharusnya bersikap mandiri dan menolak campur tangan atau pengaruh siapa pun dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Penyelenggara Pemilu seharusnya lebih dulu menginvestigasi mendalam sebelum memvonis kasus itu merupakan kesengajaan.
TKN menyangkakan Yaza melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 2 huruf a dan Pasal 8 huruf c. TKN membawa sejumlah alat bukti, termasuk rekaman video wawancara Yaza di salah satu satsiun TV nasional untuk memperkuat laporan.
"Seharusnya Panwaslu memanggil dan meminta kehadiran perwakilan TKN. Nah ini yang kita tidak temukan hal itu. Dia seharusnya bersikap independen, kan kita ketahui bersama dari pernyataannya dia dihubungi oleh Sekber 02," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Pernyataan Yaza ini memunculkan kegaduhan karena seharusnya posisi dia sebagai penyelenggara pemilu, apalagi ketua Panwaslu seharusnya terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap persoalan atau peristiwa yang terjadi," kata Direktur Tim Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 12 April 2019.
Baca: KPU Lihat Keganjilan dalam Penemuan Surat Suara Tercoblos
Ade menyayangkan pernyataan Yaza yang terlalu dini menyebut peristiwa penggerebekan surat suara tercoblos merupakan kesengajaan pihak tertentu. Padahal, dia tak mengetahui persis peristiwa itu karena hanya ditunjukkan relawan paslon capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Ini yang kita sesalkan karena akibat pernyataan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan kersahan karena kita tidak boleh melakukan spekulasi atau main-main terhadap persoalan pemilu ini," tegas dia.
Baca: Polisi Malaysia Akui Terima Laporan Surat Suara Pemilu RI
Menurut Ade, Yaza seharusnya bersikap mandiri dan menolak campur tangan atau pengaruh siapa pun dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Penyelenggara Pemilu seharusnya lebih dulu menginvestigasi mendalam sebelum memvonis kasus itu merupakan kesengajaan.
TKN menyangkakan Yaza melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 2 huruf a dan Pasal 8 huruf c. TKN membawa sejumlah alat bukti, termasuk rekaman video wawancara Yaza di salah satu satsiun TV nasional untuk memperkuat laporan.
"Seharusnya Panwaslu memanggil dan meminta kehadiran perwakilan TKN. Nah ini yang kita tidak temukan hal itu. Dia seharusnya bersikap independen, kan kita ketahui bersama dari pernyataannya dia dihubungi oleh Sekber 02," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
