Jakarta: Langkah pemanggilan empat menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinilai sangat diperlukan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan para pembantu Jokowi di pemerintahan itu bisa membuat terang polemik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos).

Keempat menteri yang dimaksud, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kami meyakini adanya politisasi bansos untuk pemenangan 02. Hal itu juga telah terkonfirmasi dari keterangan ahli yang menghadirkan hasil riset, sangat scientific,” ujar Tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Anang Zubaidy, kepada Media Indonesia, Senin, 1 April 2024.
 

Baca Juga: Bansos dan Kunjungan Jokowi Dongkrak Suara Prabowo-Gibran, Ini Buktinya

Anang berharap keempat menteri itu yang bakal dihadirkan oleh Hakim MK itu dapat menjelaskan yang sebenar-benarnya mengenai polemik bansos.

Menurut dia, hal itu harus dilakukan agar polemik bansos menjadi terang-benderang. Anang juga ingin menanyakan kepada empat menteri tersebut soal ada tidaknya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan electoral.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))