NasDem Sengketakan Pileg di Empat Provinsi
Kuasa hukum NasDem Taufik Basari. Medcom.id/Fachri Audia.
Jakarta: Partai NasDem mengikuti sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (pileg) 2019. Partai NasDem menjadi pemohon di empat provinsi.
"Ya hari ini ada empat provinsi yang diperiksa MK yaitu Jawa timur, Jawa Barat, Papua dan ada Maluku Utara. Dari empat provinsi itu posisi NasDem sebagai pemohon ada di 10 daerah pemilihan (dapil)," kata kuasa hukum NasDem Taufik Basari di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
Baca: Sengketa Pileg Paling Banyak Berasal dari Papua
Taufik menjelaskan permohonan yang diajukan NasDem berkaitan perselisihan hasil suara. NasDem tidak memasukkan unsur pelanggaran administrasi, karena telah diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Oleh karena itu ketika kita mengajukan permohonan ke MK semestinya yang dipersoalkan adalah selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait atau dengan partai tertentu. Itu yang akan diperiksa MK berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pemohon," ujar Taufik.
Partai yang dipimpin Surya Paloh itu tak cuma jadi pemohon dalam sengketa PHPU Pileg 2019. NasDem juga menjadi pihak terkait dari sejumlah sengketa. Taufik menyebut NasDem akan mempelajari permohonan sengketa saat menjadi pihak terkait.
Pasalnya, tak sedikit permohonan di luar perselisihan suara. Taufik menegaskan sengketa di luar perselisihan suara seharusnya tak dibawa lagi ke MK.
"Putusan dismissal akan ditentukan mana perkara yang akan berlanjut sampai pembuktian dan mana perkara yang kemudian tidak dapat diterima melalui proses dismissal. Jadi nanti akan ada proses seleksi oleh mahkamah terkait dengan apakah lanjut ke pembuktian atau tidak," ujar Taufik.
Baca: Caleg Gerindra Minta MK Diskualifikasi Rekan Separtai
Sidang PHPU legislatif akan berlangsung 9 hingga 12 Juli 2019. Kemudian, sidang pemeriksaan akan digelar pada 15 sampai 30 Juli 2019. Sementara itu, pembacaan putusan hasil PHPU legislatif diagendakan pada 6 hingga 9 Agustus 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Ya hari ini ada empat provinsi yang diperiksa MK yaitu Jawa timur, Jawa Barat, Papua dan ada Maluku Utara. Dari empat provinsi itu posisi NasDem sebagai pemohon ada di 10 daerah pemilihan (dapil)," kata kuasa hukum NasDem Taufik Basari di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
Baca: Sengketa Pileg Paling Banyak Berasal dari Papua
Taufik menjelaskan permohonan yang diajukan NasDem berkaitan perselisihan hasil suara. NasDem tidak memasukkan unsur pelanggaran administrasi, karena telah diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Oleh karena itu ketika kita mengajukan permohonan ke MK semestinya yang dipersoalkan adalah selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait atau dengan partai tertentu. Itu yang akan diperiksa MK berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pemohon," ujar Taufik.
Partai yang dipimpin Surya Paloh itu tak cuma jadi pemohon dalam sengketa PHPU Pileg 2019. NasDem juga menjadi pihak terkait dari sejumlah sengketa. Taufik menyebut NasDem akan mempelajari permohonan sengketa saat menjadi pihak terkait.
Pasalnya, tak sedikit permohonan di luar perselisihan suara. Taufik menegaskan sengketa di luar perselisihan suara seharusnya tak dibawa lagi ke MK.
"Putusan dismissal akan ditentukan mana perkara yang akan berlanjut sampai pembuktian dan mana perkara yang kemudian tidak dapat diterima melalui proses dismissal. Jadi nanti akan ada proses seleksi oleh mahkamah terkait dengan apakah lanjut ke pembuktian atau tidak," ujar Taufik.
Baca: Caleg Gerindra Minta MK Diskualifikasi Rekan Separtai
Sidang PHPU legislatif akan berlangsung 9 hingga 12 Juli 2019. Kemudian, sidang pemeriksaan akan digelar pada 15 sampai 30 Juli 2019. Sementara itu, pembacaan putusan hasil PHPU legislatif diagendakan pada 6 hingga 9 Agustus 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
