KPU Sepakat UU Pemilu Perlu Direvisi
Ilustrasi. (Foto: ANTARA/Syaiful Arif)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat dengan usulan revisi undang-undang pemilu. KPU menilai pelaksanaan pemilu serentak harus dievaluasi.
"Ya kita sependapat dengan gagasan para tokoh bangsa, kita perlu memberikan rekomendasi kebijakan untuk merumuskan dan memformulasikan aturan pemilu yang baru," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.
Wahyu mengatakan keserentakan pemilu 2019 perlu dievaluasi. KPU sempat mewacanakan pemilu serentak dibagi dua jenis, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.
Wahyu menjelaskan jika keserentakan pemilu diubah, seluruh tata laksananya juga harus direvisi. "Kalau kita pisahkan ada pemilu lokal dan nasional berarti tata laksana pemilu berubah," ujar Wahyu.
Baca juga: NasDem: Evaluasi Pemilu Serentak Jangan Grasa-Grusu
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD sependapat pelaksanaan pemilu serentak perlu dievaluasi. Pasalnya dia melihat ada kelemahan dalam aturan dan sistem pemilu yang ada saat ini.
"Harus ditinjau lagi yang dimaksud pemilu serentak itu? Apakah harus harinya sama? Atau petugas lapangan harus sama? Atau bagaimana? Itu kita harus evaluasi lagi," kata Mahfud di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Oleh karena itu, Mahfud berpesan kepada pemerintahan yang terbentuk nantinya baik legislatif maupun eksekutif untuk menjadikan revisi undang-undang pemilu sebagai prioritas.
"Saya minta tahun pertama kami agar segera mengevaluasi dan merevisi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilu, karena banyak hal yang harus ditinjau. Masih banyak lubang-lubang menjadi titik lemah," tukasnya.
Baca juga: Sistem Pemilu Indonesia Diakui Dunia
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan evaluasi pemilihan umum (pemilu) serentak tak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Pasalnya, Pemilu 2019 belum rampung.
"Belum apa-apa sudah mau melakukan evaluasi, Pemilu saja belum ada hasilnya. Itu berlebihan," kata Johnny saat dihubungi Medcom.id.
Menurut dia, evaluasi pemilu serentak harus dilakukan secara menyeluruh. Catatan kekurangan penyelenggaraan kali ini harus lebih dulu dikumpulkan. Begitu pula dengan hal-hal positif yang terjadi pada pemilu kali ini.
"Hal-hal yang baik yang harus dipertahankan sambil nanti menunggu hasil pemilihan umum ini," ujar dia.
Jangan sampai, kata Johnny, upaya mengevaluasi pemilu serentak justru mengarah kepada upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). NasDem menegaskan akan mengawal upaya-upaya yang mencoba merongrong penyelengga pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Ya kita sependapat dengan gagasan para tokoh bangsa, kita perlu memberikan rekomendasi kebijakan untuk merumuskan dan memformulasikan aturan pemilu yang baru," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.
Wahyu mengatakan keserentakan pemilu 2019 perlu dievaluasi. KPU sempat mewacanakan pemilu serentak dibagi dua jenis, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.
Wahyu menjelaskan jika keserentakan pemilu diubah, seluruh tata laksananya juga harus direvisi. "Kalau kita pisahkan ada pemilu lokal dan nasional berarti tata laksana pemilu berubah," ujar Wahyu.
Baca juga: NasDem: Evaluasi Pemilu Serentak Jangan Grasa-Grusu
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD sependapat pelaksanaan pemilu serentak perlu dievaluasi. Pasalnya dia melihat ada kelemahan dalam aturan dan sistem pemilu yang ada saat ini.
"Harus ditinjau lagi yang dimaksud pemilu serentak itu? Apakah harus harinya sama? Atau petugas lapangan harus sama? Atau bagaimana? Itu kita harus evaluasi lagi," kata Mahfud di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Oleh karena itu, Mahfud berpesan kepada pemerintahan yang terbentuk nantinya baik legislatif maupun eksekutif untuk menjadikan revisi undang-undang pemilu sebagai prioritas.
"Saya minta tahun pertama kami agar segera mengevaluasi dan merevisi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilu, karena banyak hal yang harus ditinjau. Masih banyak lubang-lubang menjadi titik lemah," tukasnya.
Baca juga: Sistem Pemilu Indonesia Diakui Dunia
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan evaluasi pemilihan umum (pemilu) serentak tak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Pasalnya, Pemilu 2019 belum rampung.
"Belum apa-apa sudah mau melakukan evaluasi, Pemilu saja belum ada hasilnya. Itu berlebihan," kata Johnny saat dihubungi Medcom.id.
Menurut dia, evaluasi pemilu serentak harus dilakukan secara menyeluruh. Catatan kekurangan penyelenggaraan kali ini harus lebih dulu dikumpulkan. Begitu pula dengan hal-hal positif yang terjadi pada pemilu kali ini.
"Hal-hal yang baik yang harus dipertahankan sambil nanti menunggu hasil pemilihan umum ini," ujar dia.
Jangan sampai, kata Johnny, upaya mengevaluasi pemilu serentak justru mengarah kepada upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). NasDem menegaskan akan mengawal upaya-upaya yang mencoba merongrong penyelengga pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
