Sengketa Pemilu, MK Diharapkan Beri Putusan yang Mendamaikan
Peneliti Politik Utama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) R Siti Zuhro/Branda Antara
Jakarta: Peneliti Politik Utama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) R Siti Zuhro berharap soal putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Hakim diharapkan memberi putusan yang membuat bangsa damai.
Menurut dia semua fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam sidang sengketa PHPU itu sudah tidak bisa dinafikan lagi. Siti yakin hakim MK mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.
"Gerakan reformasi rohnya jelas sekali, yaitu untuk memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Siti Zuhro dalam kegiatan 'Sidang Pendapat Rakyat Untuk Keadilan Pemilu' di Jakarta, Jumat, 19 April 2024.
Dia mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan kepastian, keterbukaan, dan ketetapan. Hal tersebut sebagai dasar arah dan petunjuk ke depan, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dia mengharapkan bangsa Indonesia mampu berjalan secara tegak lurus sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan membangun Indonesia secara visioner.
"Kita masih optimis, sangat optimistis bila kampus, civil society, para intelektual, solid dan hand in hand mendorong pembenahan demokrasi dalam sistem politik," kata dia.
Menurut dia, Indonesia harus berhasil memberantas nepotisme, kolusi, hingga korupsi, setelah melalui serangkaian dinamika politik pada 2024. Menurutnya semangat pemberantasan KKN adalah tiang pancang yang harus disepakati bersama.
"Harapan saat ini besar sekali kepada Mahkamah Konstitusi, dan kita berdoa sebagai Muslim, semoga Allah SWT memberikan petunjuk-nya, memberikan hidayah kepada para hakim konstitusi untuk memutuskan yang betul-betul adil berdasarkan fakta-fakta hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 digelar pada tanggal 22 April 2024 dan tidak ada kemungkinan untuk dipercepat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
Menurut dia semua fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam sidang sengketa PHPU itu sudah tidak bisa dinafikan lagi. Siti yakin hakim MK mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.
"Gerakan reformasi rohnya jelas sekali, yaitu untuk memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Siti Zuhro dalam kegiatan 'Sidang Pendapat Rakyat Untuk Keadilan Pemilu' di Jakarta, Jumat, 19 April 2024.
| Baca: Jelang Putusan, MK Pelajari 14 Amicus Curiae |
Dia mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan kepastian, keterbukaan, dan ketetapan. Hal tersebut sebagai dasar arah dan petunjuk ke depan, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dia mengharapkan bangsa Indonesia mampu berjalan secara tegak lurus sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan membangun Indonesia secara visioner.
"Kita masih optimis, sangat optimistis bila kampus, civil society, para intelektual, solid dan hand in hand mendorong pembenahan demokrasi dalam sistem politik," kata dia.
Menurut dia, Indonesia harus berhasil memberantas nepotisme, kolusi, hingga korupsi, setelah melalui serangkaian dinamika politik pada 2024. Menurutnya semangat pemberantasan KKN adalah tiang pancang yang harus disepakati bersama.
"Harapan saat ini besar sekali kepada Mahkamah Konstitusi, dan kita berdoa sebagai Muslim, semoga Allah SWT memberikan petunjuk-nya, memberikan hidayah kepada para hakim konstitusi untuk memutuskan yang betul-betul adil berdasarkan fakta-fakta hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 digelar pada tanggal 22 April 2024 dan tidak ada kemungkinan untuk dipercepat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
