Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto. MI/Adam Dwi.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto. MI/Adam Dwi.

Kapolri: Pengamanan MK Hanya Pakai Peluru Karet

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Cindy • 25 Juni 2019 18:21
Jakarta: Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan personel pengamanan pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tak dibekali peluru tajam. Hal tersebut menjadi prosedur tetap penjagaan di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Kita akan menggunakan teknik-teknik tertentu mulai peringatan. Kalau peserta unjuk rasa baik-baik saja, enggak ganggu masyarakat, pasti kita akan baik-baik. Dari dulu begitu, ratusan kali kita menangani," kata Tito di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Baca: Polisi Imbau Masyarakat Pantau Putusan MK dari Rumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Polisi bakal bertindak tegas jika demonstrasi berujung ricuh. Prosedur penindakan demonstrasi bertahap, mulai dari peringatan hingga penembakan peluru karet.
 
Ia menegaskan Polisi tak akan dibekali peluru tajam saat menjaga demonstrasi. Personel di lapangan hanya dibekali peluru karet.
 
"Jadi nanti kalau ada peluru tajam, bukan dari Polri dan TNI karena tegas saya dengan Pak Panglima itu sudah menyampaikan kepada para komandan, maksimal yang kami gunakan adalah peluru karet itu pun teknisnya ada dan kami akan berikan warning sebelumnya," ucap Tito.
 
Dia mengimbau masyarakat agar tak membuat kericuhan. Sebab tak ada masyarakat yang menginginkan hal tersebut.
 
"Saya minta jangan buat kerusuhan, termasuk pihak ketiga mungkin. Karena apa, selain kami melakukan tindakan hukum yang berlaku, percayalah bahwa masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya kerusuhan," pungkas Tito.
 
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan sebanyak 47 ribu personel gabungan berjaga saat pembacaan putusan sengketa PHPU. Personel gabungan TNI-Polri itu disebar di sejumlah titik rawan.
 
"Semua titik yang ada kita tempatkan. Di KPU, Bawaslu, MK, DPR dan sebagainya. Kita tempatkan, jumlahnya sampai lebih kurang 47 ribu di beberapa titik," kata Gatot di Monas, Jakarta Pusat, Minggu 23 Juni 2019.
 
Baca: BPN Lepas Tangan Jika Ada Demonstrasi
 
Gatot mengatakan pengamanan Gedung MK diperketat. Sebanyak 12 ribu personel gabungan berjaga di sekitar Gedung MK. Gatot mengaku belum mendapatkan laporan terkait potensi kericuhan.
 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif