OSO Desak PTUN Surati KPU
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Foto: MI/Mohamad Irfan.
Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU). Desakan OSO itu dilontarkan lewat kuasa hukumnya, Herman Kadir.
Kata Herman, surat tersebut berisi perintah agar KPU mengeksekusi putusan PTUN yang memerintahkan pencabutan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI Pemilu 2019. Hal ini menindaklanjuti polemik OSO yang dicoret dalam DCT anggota DPD.
"KPU telah melakukan pembengkangan terhadap konstitusi dan tidak taat hukum," ujar Herman saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
Bila KPU tidak melaksanakan putusan PTUN, pihaknya akan membawa permasalahan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan pihak OSO mengancam akan mengadukan KPU ke presiden dan DPR RI.
"Akan kita minta kepada ketua pengadilan untuk mengirim surat kepada Presiden sama DPR," imbuhnya.
Herman menganggap KPU membangkang keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang membolehkan OSO masuk dalam DCT dengan memberikan surat pengunduran diri paling lambat satu hari setelah pelantikan DPD.
Dalam putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan OSO. Hakim meminta KPU sebagai tergugat segera melaksanakan putusan.
Baca juga: KPU Tetap Mencoret OSO dari DCT
Sementara itu, KPU menyatakan akan tetap untuk tidak memasukkan nama OSO ke dalam DCT anggota DPD. Hal ini karena OSO tidak mengundurkan diri dari kursi kepemimpinan partai.
"Prinsipnya keputusan kita tetap sama. Kalau ingin masuk DCT maka harus mengundurkan diri (dari jabatan ketua umum Hanura)," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra.
Ilham sadar keputusan itu bertentangan dengan hasil sidang Bawaslu yang mengambulkan gugatan OSO. Namun, kata Ilham, keputusan Bawaslu masih menjadi pertimbangan dengan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sedang mempertimbangkan itu semua, menanggapi putusan Bawaslu, kita juga masih menghormati putusan konstitusi. Konstitusi adalah perjalanan kita menjalani tahapan pemilu," imbuhnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((HUS))
Kata Herman, surat tersebut berisi perintah agar KPU mengeksekusi putusan PTUN yang memerintahkan pencabutan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI Pemilu 2019. Hal ini menindaklanjuti polemik OSO yang dicoret dalam DCT anggota DPD.
"KPU telah melakukan pembengkangan terhadap konstitusi dan tidak taat hukum," ujar Herman saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
Bila KPU tidak melaksanakan putusan PTUN, pihaknya akan membawa permasalahan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan pihak OSO mengancam akan mengadukan KPU ke presiden dan DPR RI.
"Akan kita minta kepada ketua pengadilan untuk mengirim surat kepada Presiden sama DPR," imbuhnya.
Herman menganggap KPU membangkang keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang membolehkan OSO masuk dalam DCT dengan memberikan surat pengunduran diri paling lambat satu hari setelah pelantikan DPD.
Dalam putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan OSO. Hakim meminta KPU sebagai tergugat segera melaksanakan putusan.
Baca juga: KPU Tetap Mencoret OSO dari DCT
Sementara itu, KPU menyatakan akan tetap untuk tidak memasukkan nama OSO ke dalam DCT anggota DPD. Hal ini karena OSO tidak mengundurkan diri dari kursi kepemimpinan partai.
"Prinsipnya keputusan kita tetap sama. Kalau ingin masuk DCT maka harus mengundurkan diri (dari jabatan ketua umum Hanura)," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra.
Ilham sadar keputusan itu bertentangan dengan hasil sidang Bawaslu yang mengambulkan gugatan OSO. Namun, kata Ilham, keputusan Bawaslu masih menjadi pertimbangan dengan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sedang mempertimbangkan itu semua, menanggapi putusan Bawaslu, kita juga masih menghormati putusan konstitusi. Konstitusi adalah perjalanan kita menjalani tahapan pemilu," imbuhnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((HUS))
BERITA TERKAIT
