KPU Tetap Mencoret OSO dari DCT
Komisioner KPU Ilham Saputra. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap tidak memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Sebab, OSO tetap tidak mengundurkan diri dari kursi kepemimpinannya.
"Prinsipnya keputusan kita tetap sama. Kalau ingin masuk DCT maka harus mengundurkan diri (dari jabatan ketua umum Hanura)," ujar Komisioner KPU, Ilham Saputra, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.
Ilham sadar keputusan itu bertentangan dengan hasil sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengambulkan gugatan OSO. Namun, kata Ilham, keputusan Bawaslu masih menjadi pertimbangan dengan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sedang mempertimbangkan itu semua, menanggapi putusan Bawaslu, kita juga masih menghormati putusan konstitusi. Konstitusi adalah perjalanan kita menjalani tahapan Pemilu," imbuhnya.
Bawaslu berpandangan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang memerintahkan KPU membatalkan Surat Keputusan KPU terkait penetapan DCT anggota DPD, dan menerbitkan SK baru dengan memasukan nama OSO bersifat final dan mengikat dan harus ditindaklanjuti KPU paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan.
Baca: Polemik OSO Merugikan Caleg DPD Lain
Bawaslu juga mempertimbangkan Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Atas dasar itu, Bawaslu menilai SK KPU terkait penetapan DCT anggota DPD yang telah diterbitkan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Sehingga KPU harus menerbitkan SK baru dengan memasukkan nama OSO.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
"Prinsipnya keputusan kita tetap sama. Kalau ingin masuk DCT maka harus mengundurkan diri (dari jabatan ketua umum Hanura)," ujar Komisioner KPU, Ilham Saputra, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.
Ilham sadar keputusan itu bertentangan dengan hasil sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengambulkan gugatan OSO. Namun, kata Ilham, keputusan Bawaslu masih menjadi pertimbangan dengan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sedang mempertimbangkan itu semua, menanggapi putusan Bawaslu, kita juga masih menghormati putusan konstitusi. Konstitusi adalah perjalanan kita menjalani tahapan Pemilu," imbuhnya.
Bawaslu berpandangan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang memerintahkan KPU membatalkan Surat Keputusan KPU terkait penetapan DCT anggota DPD, dan menerbitkan SK baru dengan memasukan nama OSO bersifat final dan mengikat dan harus ditindaklanjuti KPU paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan.
Baca: Polemik OSO Merugikan Caleg DPD Lain
Bawaslu juga mempertimbangkan Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Atas dasar itu, Bawaslu menilai SK KPU terkait penetapan DCT anggota DPD yang telah diterbitkan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Sehingga KPU harus menerbitkan SK baru dengan memasukkan nama OSO.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
BERITA TERKAIT
