Bawaslu Beri Kesempatan 30 Hari Perbaiki DPT
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP-2. (ANT/Wahyu Putro A)
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan kesempatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyempurnaan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Beragam kendala yang dihadapi perlu dibenahi.
Hasil rekomendasi DPTHP-1 pascapenetapan pada 16 September 2018 mestinya dirampungkan KPU pada hari ini, Kamis, 15 November 2018. Namun enam dari 34 provinsi meminta tambahan waktu terkait kendala yang dihadapi dari proses rekapitulasi data.
"Terhadap proses dan hasil yang direkapitulasi oleh KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum merekomendasikan melakukan penyempurnaan selama 30 hari," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam rapat pleno terbuka, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.
Abhan melanjutkan, penggunaan Sidalih masih mengalami hambatan seperti jaringan yang lambat dan sistem galat (error system). Dampaknya, akurasi dan pencatatan rekapitulasi data menjadi terhambat. Selain itu, waktu pelaksanaan pun molor.
"Mempertimbangkan kembali efektivitas pengggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019," ungkapnya.
Baca: Penetapan Hasil Perbaikan DPT Tahap 2 Meleset
Bawaslu juga menemukan proses pencocokan dan penelitian terbatas yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya terhadap hasil analisis Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak sepenuhnya terlaksana di seluruh Kabupaten/Kota. Selain itu, masih rerdapat Kabupaten/Kota yang belum menuntaskan pencocokan dan penelitian tersebut disebabkan ketersediaan waktu yang terbatas dengan jumlah data yang banyak.
"Pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-elektronik ke dalam DPTHP-2 perlu diakomodasi. Juga melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS," tuturnya.
Koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia di luar negeri untuk menjamin hak pilih juga perlu dilakukan. Abhan menyarankan KPU melakukan pengelompokan ulang (re-grouping) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih.
Tak cukup itu, pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam DPTHP-2 perlu dimasukkan. Kemudian, hasil ini koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih nondokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU. Proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil perlu dilanjutkan terutama di Kabupaten/Kota yang belum tuntas.
"Lampiran Berita Acara DPTHP-2 by name by addres diberikan kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih," tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
Hasil rekomendasi DPTHP-1 pascapenetapan pada 16 September 2018 mestinya dirampungkan KPU pada hari ini, Kamis, 15 November 2018. Namun enam dari 34 provinsi meminta tambahan waktu terkait kendala yang dihadapi dari proses rekapitulasi data.
"Terhadap proses dan hasil yang direkapitulasi oleh KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum merekomendasikan melakukan penyempurnaan selama 30 hari," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam rapat pleno terbuka, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.
Abhan melanjutkan, penggunaan Sidalih masih mengalami hambatan seperti jaringan yang lambat dan sistem galat (error system). Dampaknya, akurasi dan pencatatan rekapitulasi data menjadi terhambat. Selain itu, waktu pelaksanaan pun molor.
"Mempertimbangkan kembali efektivitas pengggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019," ungkapnya.
Baca: Penetapan Hasil Perbaikan DPT Tahap 2 Meleset
Bawaslu juga menemukan proses pencocokan dan penelitian terbatas yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya terhadap hasil analisis Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak sepenuhnya terlaksana di seluruh Kabupaten/Kota. Selain itu, masih rerdapat Kabupaten/Kota yang belum menuntaskan pencocokan dan penelitian tersebut disebabkan ketersediaan waktu yang terbatas dengan jumlah data yang banyak.
"Pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-elektronik ke dalam DPTHP-2 perlu diakomodasi. Juga melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS," tuturnya.
Koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia di luar negeri untuk menjamin hak pilih juga perlu dilakukan. Abhan menyarankan KPU melakukan pengelompokan ulang (re-grouping) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih.
Tak cukup itu, pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam DPTHP-2 perlu dimasukkan. Kemudian, hasil ini koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih nondokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU. Proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil perlu dilanjutkan terutama di Kabupaten/Kota yang belum tuntas.
"Lampiran Berita Acara DPTHP-2 by name by addres diberikan kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih," tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
