Penetapan Hasil Perbaikan DPT Tahap 2 Meleset
Suasana rapat pleno terbuka KPU di Hotel Borobudur, Jakarta. (Medcom.id/Bowo)
Jakarta: Penetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap 2 meleset dari jadwal yang telah ditentukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku mengalami kendala dalam proses rekapitulasi ulang.
Ketua KPU RI Arief Budiman menyebut beragam kendala dihadapi, sehingga perlu perpanjangan waktu untuk menyampaikan rekapitulasi hasil perbaikan. DPT yang masuk hingga hari ini, baru berasal dari 28 provinsi.
"Sementara 6 provinsi lain sampai hari ini masih ada yang melakukan penundaan," ucap Arief saat menggelar rapat pleno terbuka di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018 malam.
Enam provinsi yang belum menyelesaikan tugas yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Menurut Arief, masalah yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda.
"Penyebab enam provinsi ini belum bisa menuntaskan tugas tindak lanjut rekomendasi karena lokasi geografis, kemudian jumlah pemilih yang sangat banyak, lalu karena ada gangguan terhadap sistem teknologi informasi digunakan KPU terutama di wilayah provinsi tersebut," paparnya.
Pembebasan DPTHP-2 ini turut diikuti pihak Bawaslu, partai politik, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Dalam Negeri. Arief menyampaikan permintaan waktu tambahan bagi enam wilayah tersebut untuk merekapitulasi data.
"KPU berpandangan bahwa rapat pleno terbuka hari ini belum bisa tuntaskan 100 persen pemutakhiran atas tindak lanjut rekomendasi. KPU butuh beberapa waktu lagi untuk dapat menyelesaikan rekomendasi," tandasnya.
Penetapan DPTHP-2 dilakukan setelah KPU melalui proses perbaikan DPTHP-1. Hingga kini, tercatat ada 187.109.973 warga terdaftar dalam DPTHP tahap pertama. Jumlah itu mencakup 185.084.629 pemilih di dalam negeri dan 2.025.344 orang dari luar negeri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
Ketua KPU RI Arief Budiman menyebut beragam kendala dihadapi, sehingga perlu perpanjangan waktu untuk menyampaikan rekapitulasi hasil perbaikan. DPT yang masuk hingga hari ini, baru berasal dari 28 provinsi.
"Sementara 6 provinsi lain sampai hari ini masih ada yang melakukan penundaan," ucap Arief saat menggelar rapat pleno terbuka di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018 malam.
Enam provinsi yang belum menyelesaikan tugas yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Menurut Arief, masalah yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda.
"Penyebab enam provinsi ini belum bisa menuntaskan tugas tindak lanjut rekomendasi karena lokasi geografis, kemudian jumlah pemilih yang sangat banyak, lalu karena ada gangguan terhadap sistem teknologi informasi digunakan KPU terutama di wilayah provinsi tersebut," paparnya.
Pembebasan DPTHP-2 ini turut diikuti pihak Bawaslu, partai politik, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Dalam Negeri. Arief menyampaikan permintaan waktu tambahan bagi enam wilayah tersebut untuk merekapitulasi data.
"KPU berpandangan bahwa rapat pleno terbuka hari ini belum bisa tuntaskan 100 persen pemutakhiran atas tindak lanjut rekomendasi. KPU butuh beberapa waktu lagi untuk dapat menyelesaikan rekomendasi," tandasnya.
Penetapan DPTHP-2 dilakukan setelah KPU melalui proses perbaikan DPTHP-1. Hingga kini, tercatat ada 187.109.973 warga terdaftar dalam DPTHP tahap pertama. Jumlah itu mencakup 185.084.629 pemilih di dalam negeri dan 2.025.344 orang dari luar negeri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
