Jakarta: Fraksi NasDem di DPR mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi elektronik atau salinan digital untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Rekapitulasi elektronik dinilai bisa memberikan kepastian dan kecepatan hasil perolehan suara Pilkada.
"Itu bisa memberikan kepastian lebih cepat karena teknologi informasi kan lebih cepat diakses sehingga kecepatan lebih mudah untuk diketahui," kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa saat dihubungi, Sabtu, 25 Januari 2020.
Selain cepat, kata Saan, rekapitulasi elektronik juga akan menghemat biaya penyelenggaraan pemilu yang dikenal mahal. "Sisi penghematan terhadap anggaran Pemilu karena akan memangkas beberapa level dalam jenjang rekapitulasi," tambahnya.
Rekapitulasi elektronik juga dianggap mampu meminimalisasi risiko kecurangan yang rawan terjadi dalam proses rekapitulasi manual. Harapannya, manipulasi suara bisa dihilangkan.
Namun, Saan memberikan catatan terkait dengan penggunaan rekapitulasi elektronik, salah satunya soal kesiapan dan keamanan. Dua aspek ini harus benar-benar disikapi serius penyelenggara pemilu.
"Dipikirkan soal kesiapannya, macam-macam, terus juga potensi untuk kena hack dan sebagainya. Faktor keamanan harus benar-benar dipikirkan," pungkasnya.
Sementara, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan urusan teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 kepada KPU. Kemendagri tak akan ikut campur.
"Hal teknis kepemiluan diserahkan pada penyelenggara," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.
Namun, Bahtiar menyarankan KPU berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti kontestan Pilkada, dan partai politik (parpol). (Abdillah Muhammad Marzuki)
Jakarta: Fraksi NasDem di DPR mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi elektronik atau salinan digital untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Rekapitulasi elektronik dinilai bisa memberikan kepastian dan kecepatan hasil perolehan suara Pilkada.
"Itu bisa memberikan kepastian lebih cepat karena teknologi informasi kan lebih cepat diakses sehingga kecepatan lebih mudah untuk diketahui," kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa saat dihubungi, Sabtu, 25 Januari 2020.
Selain cepat, kata Saan, rekapitulasi elektronik juga akan menghemat biaya penyelenggaraan pemilu yang dikenal mahal. "Sisi penghematan terhadap anggaran Pemilu karena akan memangkas beberapa level dalam jenjang rekapitulasi," tambahnya.
Rekapitulasi elektronik juga dianggap mampu meminimalisasi risiko kecurangan yang rawan terjadi dalam proses rekapitulasi manual. Harapannya, manipulasi suara bisa dihilangkan.
Namun, Saan memberikan catatan terkait dengan penggunaan rekapitulasi elektronik, salah satunya soal kesiapan dan keamanan. Dua aspek ini harus benar-benar disikapi serius penyelenggara pemilu.
"Dipikirkan soal kesiapannya, macam-macam, terus juga potensi untuk kena hack dan sebagainya. Faktor keamanan harus benar-benar dipikirkan," pungkasnya.
Sementara, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan urusan teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 kepada KPU. Kemendagri tak akan ikut campur.
"Hal teknis kepemiluan diserahkan pada penyelenggara," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.
Namun, Bahtiar menyarankan KPU berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti kontestan Pilkada, dan partai politik (parpol). (Abdillah Muhammad Marzuki)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AGA)
