Data Pemilih Bocor, DKPP Sanksi Hasyim dan Komisioner KPU Lainnya
Ilustrasi DKPP. Foto: Lampost
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memberikan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan komisioner lainnya. Para komisioner dinilai melanggar etik terkait kebocoran data pemilih tetap (DPT).
"Menjatuhkan sanski peringatan kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU, Teradu II Mochammad Afifudin, Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajt, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikutip Rabu, 15 Mei 2024.
Raka mengatakan kebocoran data terjadi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Peretasan dilakukan akun anonim Jimbo pada November 2023 yang lantas dijual di situs Breach Forums.
Pengadu Hasyim dkk ke DKPP adalah seorang wiraswasta bernama Rico Nurfiansyah Ali. Dalam aduannya, Rico menyinggung bahwa Hasyim dkk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang melanggar prinsip akuntabel maupun profesional penyelenggara pemilu.
"DKPP menilai terhadap kebocoran data pemilih Sidalih, para teradu sepatutnya menindaklanjuti dengan memedomani ketentuan Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi," ungkap dia.
Beleid itu mengatur soal kewajiban pengendali data pribadi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Dalam hal ini, DKPP berpendapat seharusnya Hasyim dkk melakukan pemberitahuan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
"Hal tersebut sejalan dengan prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, dan akuntabel selaku penyelenggara pemilu," terang Raka.
Adapun dalih Hasyim dan kawan-kawan bahwa dugaan kebocoran DPT tersebut belum dapat dibuktikan. Alasan penyeleidikan oleh Bareskrim Polri tidak dapat dibenarkan oleh DKPP berdasarkan etika penyelenggara pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Menjatuhkan sanski peringatan kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU, Teradu II Mochammad Afifudin, Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajt, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikutip Rabu, 15 Mei 2024.
Raka mengatakan kebocoran data terjadi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Peretasan dilakukan akun anonim Jimbo pada November 2023 yang lantas dijual di situs Breach Forums.
Pengadu Hasyim dkk ke DKPP adalah seorang wiraswasta bernama Rico Nurfiansyah Ali. Dalam aduannya, Rico menyinggung bahwa Hasyim dkk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang melanggar prinsip akuntabel maupun profesional penyelenggara pemilu.
| Baca juga: Data Pemilih Bocor Diadukan ke DKPP, Ketua dan Anggota KPU RI Diminta Dipecat |
"DKPP menilai terhadap kebocoran data pemilih Sidalih, para teradu sepatutnya menindaklanjuti dengan memedomani ketentuan Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi," ungkap dia.
Beleid itu mengatur soal kewajiban pengendali data pribadi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Dalam hal ini, DKPP berpendapat seharusnya Hasyim dkk melakukan pemberitahuan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
"Hal tersebut sejalan dengan prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, dan akuntabel selaku penyelenggara pemilu," terang Raka.
Adapun dalih Hasyim dan kawan-kawan bahwa dugaan kebocoran DPT tersebut belum dapat dibuktikan. Alasan penyeleidikan oleh Bareskrim Polri tidak dapat dibenarkan oleh DKPP berdasarkan etika penyelenggara pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
