Bupati Ingatkan ASN hingga Kades Netral di Pemilu 2024
Ilustrasi--Suasana forum Deklarasi Netralitas Pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta pada Senin, 28 Agustus 2023. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Jepara: Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Jawa Tengah, Edy Supriyanta, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak main-main dalam pelaksanaan politik praktis. ASN diminta tetap netral dan tegak lurus untuk melayani masyarakat.
Netralitas ASN penting untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, serta melindungi kepentingan publik.
“ASN harus netral sebagai pelayan publik. Saya minta untuk tetap netral dan tegak lurus layani masyarakat,” ujar Edy saat dialog interaktif bersama KPU Jepara dan Polres Jepara, Selasa, 17 Oktober 2023.
Sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. ASN harus menjaga netralitas dan tidak boleh condong kepada salah satu calon.
“Netralitas ASN ini amanat Undang-undang, setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu,” kata dia.
Ketua KPU Jepara, Subchan Zuhri, menyampaikan netralitas dalam kontestasi Pemilu juga berlaku bagi kepala desa, perangkat desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sama dengan ASN, mereka juga diminta menjaga netralitas.
“Mereka juga dilarang terlibat dalam politik praktis. Jika ada petinggi ataupun perangkat ikut kampanye bisa kena sanksi,” terang Subchan.
Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, mengatakan operasi Mantap Brata untuk mengamankan rangkaian tahapan pemilu dimulai Kamis, 19 Oktober 2023. Sebanyak 500 personel akan diterjunkan mengamankan jalannya tahapan pemilu.
“Kami sudah menyiapkan 500 personel Polres Jepara, dibantu TNI dan Batalyon Infanteri 410/Alugoro Blora,” kata Wahyu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
Netralitas ASN penting untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, serta melindungi kepentingan publik.
“ASN harus netral sebagai pelayan publik. Saya minta untuk tetap netral dan tegak lurus layani masyarakat,” ujar Edy saat dialog interaktif bersama KPU Jepara dan Polres Jepara, Selasa, 17 Oktober 2023.
Sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. ASN harus menjaga netralitas dan tidak boleh condong kepada salah satu calon.
“Netralitas ASN ini amanat Undang-undang, setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu,” kata dia.
| Baca juga: Tak Netral, ASN di Jateng Siap-siap Kena Sanksi |
Ketua KPU Jepara, Subchan Zuhri, menyampaikan netralitas dalam kontestasi Pemilu juga berlaku bagi kepala desa, perangkat desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sama dengan ASN, mereka juga diminta menjaga netralitas.
“Mereka juga dilarang terlibat dalam politik praktis. Jika ada petinggi ataupun perangkat ikut kampanye bisa kena sanksi,” terang Subchan.
Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, mengatakan operasi Mantap Brata untuk mengamankan rangkaian tahapan pemilu dimulai Kamis, 19 Oktober 2023. Sebanyak 500 personel akan diterjunkan mengamankan jalannya tahapan pemilu.
“Kami sudah menyiapkan 500 personel Polres Jepara, dibantu TNI dan Batalyon Infanteri 410/Alugoro Blora,” kata Wahyu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
