Aksi 22 Mei Berpotensi Ditunggangi
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pengerahan aparat keamanan menghadapi pengumuman penetapan pemenang pemilu dinilai wajar. Apalagi, polisi sudah mengantongi indikasi gangguan keamanan.
"Kami kebetulan yang di Komisi III kan juga mendengar bahwa tidak tertutup kemungkin ada kelompok-kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi atau gerakan terorisme itu akan melakukan aksi," kata Arsul di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 20 Mei 2019.
Baca: TKN Imbau Masyarakat Tak Ikut Demonstrasi
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menilai pengamanan pengumuman penetapan pemenang pemilu itu berlebihan. Namun, Arsul tak setuju. Pengamanan itu bukan semata ditujukan mengamankan demonstrasi yang direncanakan sejumlah pihak. Tapi lebih menyasar gangguan potensi terorisme.
"Ini kan tidak boleh terjadi, sebetulnya pengamanan Polri yang dibantu TNI itu dalam konteks itu tadi, lebih mengamankan itu," jelas Sekjen PPP itu.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memastikan aparat keamanan tak akan membungkam peserta aksi. Asal aksi dijalankan dengan tertib sesuai dengan koridor dan aturan hukum yang berlaku.
"Saya yakin TNI dan Polri itu tidak akan mengurangi hak warga negara untuk berekspresi, berunjuk rasa, sepanjang semuanya masih dalam koridor aturan," pungkasnya.
Sekelompok orang bakal melangsungkan demonstrasi pada 22 Mei 2019 bertepatan dengan pengumuman Pemilu 2019 oleh KPU. Demonstrasi dilakukan lantaran mereka menilai terjadi kecurangan dalam pemilu.
Baca: PAN Minta Kader Tak Ikut Aksi 22 Mei
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengaku belum menerima permohonan izin keramaian rencana aksi yang akan digelar oleh beberapa kelompok massa pada 22 Mei 2019. Meski demikian, pihaknya akan meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Bahkan, kepolisian sudah melakukan persiapan pengamanan dari jauh-jauh hari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Kami kebetulan yang di Komisi III kan juga mendengar bahwa tidak tertutup kemungkin ada kelompok-kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi atau gerakan terorisme itu akan melakukan aksi," kata Arsul di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 20 Mei 2019.
Baca: TKN Imbau Masyarakat Tak Ikut Demonstrasi
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menilai pengamanan pengumuman penetapan pemenang pemilu itu berlebihan. Namun, Arsul tak setuju. Pengamanan itu bukan semata ditujukan mengamankan demonstrasi yang direncanakan sejumlah pihak. Tapi lebih menyasar gangguan potensi terorisme.
"Ini kan tidak boleh terjadi, sebetulnya pengamanan Polri yang dibantu TNI itu dalam konteks itu tadi, lebih mengamankan itu," jelas Sekjen PPP itu.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memastikan aparat keamanan tak akan membungkam peserta aksi. Asal aksi dijalankan dengan tertib sesuai dengan koridor dan aturan hukum yang berlaku.
"Saya yakin TNI dan Polri itu tidak akan mengurangi hak warga negara untuk berekspresi, berunjuk rasa, sepanjang semuanya masih dalam koridor aturan," pungkasnya.
Sekelompok orang bakal melangsungkan demonstrasi pada 22 Mei 2019 bertepatan dengan pengumuman Pemilu 2019 oleh KPU. Demonstrasi dilakukan lantaran mereka menilai terjadi kecurangan dalam pemilu.
Baca: PAN Minta Kader Tak Ikut Aksi 22 Mei
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengaku belum menerima permohonan izin keramaian rencana aksi yang akan digelar oleh beberapa kelompok massa pada 22 Mei 2019. Meski demikian, pihaknya akan meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Bahkan, kepolisian sudah melakukan persiapan pengamanan dari jauh-jauh hari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
