PAN Minta Kader Tak Ikut Aksi 22 Mei
PAN. ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.
Jakarta: Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan meminta semua kadernya tak mengikuti aksi pada Rabu, 22 Mei 2019. Dia menekankan hal ini meski partainya bagian dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikut-ikutan gerakan apa pun itu namanya. People power atau apa sudah berganti nama," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019.
Menurut Bara, gerakan-gerakan ini justru bisa menimbulkan keresahan di tengah masyakarat. Imbasnya, demokrasi yang telah dibangun sejak pascareformasi bisa runtuh di mata dunia internasional.
"Pada akhirnya akan menimbulkan setback besar bagi demokrasi ya. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," ujar dia.
Dia menekankan konsep people power yang menolak hasil pemilu sangat berbahaya bila berkembang. Berbagai pihak telah menyatakan menolak keras ajakan gerakan ini.
"Yang berbahaya ini menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini," tegas Bara.
Sekelompok orang bakal melangsungkan demo pada 22 Mei 2019, bertepatan pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demo dilakukan lantaran mereka menilai terjadi kecurangan dalam pemilu.
Baca: Waspada Teror 22 Mei, Masyarakat Diimbau Tak Demo
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengaku belum menerima permintaan izin keramaian rencana aksi 22 Mei 2019. Aksi itu sedianya digelar beberapa kelompok massa.
"Sampai sekarang belum, belum ada (izin kerumunan terkait rencana aksi pada 22 Mei 2019)," ujar Gatot saat menghadiri perayaan Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama, Jalan Mangga, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, 19 Mei 2019.
Meski demikian, pihaknya akan meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Bahkan, kepolisian sudah mempersiapkan pengamanan dari jauh-jauh hari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikut-ikutan gerakan apa pun itu namanya. People power atau apa sudah berganti nama," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019.
Menurut Bara, gerakan-gerakan ini justru bisa menimbulkan keresahan di tengah masyakarat. Imbasnya, demokrasi yang telah dibangun sejak pascareformasi bisa runtuh di mata dunia internasional.
"Pada akhirnya akan menimbulkan setback besar bagi demokrasi ya. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," ujar dia.
Dia menekankan konsep people power yang menolak hasil pemilu sangat berbahaya bila berkembang. Berbagai pihak telah menyatakan menolak keras ajakan gerakan ini.
"Yang berbahaya ini menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini," tegas Bara.
Sekelompok orang bakal melangsungkan demo pada 22 Mei 2019, bertepatan pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demo dilakukan lantaran mereka menilai terjadi kecurangan dalam pemilu.
Baca: Waspada Teror 22 Mei, Masyarakat Diimbau Tak Demo
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengaku belum menerima permintaan izin keramaian rencana aksi 22 Mei 2019. Aksi itu sedianya digelar beberapa kelompok massa.
"Sampai sekarang belum, belum ada (izin kerumunan terkait rencana aksi pada 22 Mei 2019)," ujar Gatot saat menghadiri perayaan Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama, Jalan Mangga, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, 19 Mei 2019.
Meski demikian, pihaknya akan meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Bahkan, kepolisian sudah mempersiapkan pengamanan dari jauh-jauh hari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
