BPN Dianggap Tak Paham Pengelolaan Keuangan Negara
Jubir tKN Muhammad MIsbakhun/Medcom.id/Nur Azizah
Jakarta: Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin gagal paham dengan kritikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Perilaku BPN menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap pengelolaan keuangan negara.
"Kenaikan ini kan langkah yang telah lama dipersiapkan, sudah diperhitungkan dengan matang. Ini pemenuhan komitmen pemerintah menyejahterakan ASN," kata jubir TKN Muhammad Misbakhun di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.
Baca: Menkeu Siap Cairkan Kenaikan Gaji PNS Bulan Depan
Misbakhun juga meminta BPN Prabowo-Sandi tidak terus mempolitisasi kebijakan yang memang sudah dipersiapkan pemerintah dengan matang. Ia malah curiga Prabowo-Sandi ingin gaji ASN diturunkan.
"Janganlah dikit-dikit politis, kalau begitu cara berpikirnya, jadi BPN Prabowo-Sandi maunya gaji ASN diturunkan?" ujar dia.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan seharusnya semua pihak, termasuk BPN, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tapi yang muncul justru apa pun yang dilakukan pemerintahan Jokowi pasti salah di mata BPN.
Bahkan, menurut dia, kebijakan pro rakyat juga salah di mata BPN. Ia melihat pemutarbalikan fakta bahwa apa yang diambil pemerintah untuk kepentingan politik semata.
"Oposisi kelihatannya hanya menginginkan pemerintah itu salah di mata rakyat agar mereka bisa berkuasa. Kalau konsepnya begini kacau kita bernegara. harusnya sama-sama berjuang mensejahterakan rakyat," ucap dia.
Baca: JK Bantah Kenaikan Gaji ASN Politis
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku siap untuk mencairkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) bulan depan. Hal ini sebagaimana janji Presiden Joko Widodo yang menyebut kenaikan gaji PNS paling lambat dicairkan awal April 2019.
Sri Mulyani menjelaskan kenaikan gaji PNS sebetulnya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Nota Keuangan pertengahan tahun lalu. Kenaikan gaji sebesar lima persen juga sudah dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenaikan gaji PNS juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Hanya saja kelengkapan dari PP tersebut masih menunggu lampiran dari kementerian/lembaga (K/L).
"Ini yang waktunya sangat ketat karena mereka (K/L) harus menghitung jumlah pegawainya dan kenaikan lima persen yang disampaikan di dalam lampiran PP tersebut. Jadi nanti spesifik per kementerian, jumlah pegawainya, jumlah kenaikan itu," jelas Sri.
Baca: Pencairan Kenaikan Gaji PNS Dirapel dari Januari hingga April
Kubu BPN mengaku heran. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Muzani mempertanyakan motif kenaikan gaji pegawai negeri sipil itu. Ia juga menilai janggal jika kebijakan menaikkan gaji PNS, plus gaji 13 dan 14 dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Kenaikan ini kan langkah yang telah lama dipersiapkan, sudah diperhitungkan dengan matang. Ini pemenuhan komitmen pemerintah menyejahterakan ASN," kata jubir TKN Muhammad Misbakhun di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.
Baca: Menkeu Siap Cairkan Kenaikan Gaji PNS Bulan Depan
Misbakhun juga meminta BPN Prabowo-Sandi tidak terus mempolitisasi kebijakan yang memang sudah dipersiapkan pemerintah dengan matang. Ia malah curiga Prabowo-Sandi ingin gaji ASN diturunkan.
"Janganlah dikit-dikit politis, kalau begitu cara berpikirnya, jadi BPN Prabowo-Sandi maunya gaji ASN diturunkan?" ujar dia.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan seharusnya semua pihak, termasuk BPN, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tapi yang muncul justru apa pun yang dilakukan pemerintahan Jokowi pasti salah di mata BPN.
Bahkan, menurut dia, kebijakan pro rakyat juga salah di mata BPN. Ia melihat pemutarbalikan fakta bahwa apa yang diambil pemerintah untuk kepentingan politik semata.
"Oposisi kelihatannya hanya menginginkan pemerintah itu salah di mata rakyat agar mereka bisa berkuasa. Kalau konsepnya begini kacau kita bernegara. harusnya sama-sama berjuang mensejahterakan rakyat," ucap dia.
Baca: JK Bantah Kenaikan Gaji ASN Politis
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku siap untuk mencairkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) bulan depan. Hal ini sebagaimana janji Presiden Joko Widodo yang menyebut kenaikan gaji PNS paling lambat dicairkan awal April 2019.
Sri Mulyani menjelaskan kenaikan gaji PNS sebetulnya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Nota Keuangan pertengahan tahun lalu. Kenaikan gaji sebesar lima persen juga sudah dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenaikan gaji PNS juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Hanya saja kelengkapan dari PP tersebut masih menunggu lampiran dari kementerian/lembaga (K/L).
"Ini yang waktunya sangat ketat karena mereka (K/L) harus menghitung jumlah pegawainya dan kenaikan lima persen yang disampaikan di dalam lampiran PP tersebut. Jadi nanti spesifik per kementerian, jumlah pegawainya, jumlah kenaikan itu," jelas Sri.
Baca: Pencairan Kenaikan Gaji PNS Dirapel dari Januari hingga April
Kubu BPN mengaku heran. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Muzani mempertanyakan motif kenaikan gaji pegawai negeri sipil itu. Ia juga menilai janggal jika kebijakan menaikkan gaji PNS, plus gaji 13 dan 14 dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
