Potensi Kerawanan Pemilu di Kabupaten Malang Tertinggi se-Jatim
Ilustrasi--Simulasi potensi kerawanan pemilu. (AFP/Juni Kriswanto)
Malang: Kabupaten Malang menjadi wilayah yang paling rawan pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jawa Timur (Jatim). Hal itu berdasarkan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat.
Skor IKP 2024 Kabupaten Malang tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah 64,007 (kategori IKP tinggi). Menyusul di bawahnya yakni Kabupaten Kediri dengan skor 63,400 (kategori IKP tinggi) dan Kabupaten Tuban dengan skor 56,207 (kategori IKP tinggi).
"Skor IKP itu terkait potensi pelanggaran, potensi kerawanan yang terjadi ketika nanti di Pemilu 2024," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi, Kamis, 24 Agustus 2023.
Dalam IKP 2024 ini terdapat empat dimensi yaitu, konteks sosial dan politik (sospol), penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Skor IKP partisipasi di Kabupaten Malang yakni 0 (sedang), skor IKP kontestasi 57.689 (tinggi), skor IKP penyelenggara pemilu 75.279 (tinggi), dan skor IKP sospol 77.699 (tinggi).
"Misalnya terkait dengan mobilisasi ASN, politik uang, bencana non-alam, kemudian terkait dengan misalnya pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar di daftar pemilih, termasuk potensi perhitungan ulang," ujarnya.
Wahyudi menerangkan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu kerawanan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Malang. Sebab, pada Pemilu 2019, Bawaslu melaporkan adanya empat pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Malang.
"Kalau di Malang pada pemilihan terakhir itu kita merekomendasikan sampai empat (pelanggaran) dan sudah ditindaklanjuti oleh KASN. (Kasus) ASN yang terkait dengan calon di Pemilu 2019," ungkap dia.
Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya antisipasi. Mulai dari upaya pencegahan pelanggaran hingga menangani sengketa pada Pemilu 2024.
"(Pencegahan dengan) refleksi pemahaman regulasi juga meningkatkan kapasitas sumber daya, baik penyelenggara di jajaran Bawaslu maupun terkait dengan saat pra tahapan, yaitu sosialisasi-sosialisasi," jelasnya.
Selain itu, Bawaslu juga tetap melakukan pemetaan-pemetaan kerawanan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Imbauan dan sosialisasi akan terus disampaikan kepada masyarakat.
"Jajaran kita agar selalu melakukan koordinasi di wilayah masing-masing. Tahapan ini kita sampaikan hingga tingkat desa," terang dia,
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
Skor IKP 2024 Kabupaten Malang tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah 64,007 (kategori IKP tinggi). Menyusul di bawahnya yakni Kabupaten Kediri dengan skor 63,400 (kategori IKP tinggi) dan Kabupaten Tuban dengan skor 56,207 (kategori IKP tinggi).
"Skor IKP itu terkait potensi pelanggaran, potensi kerawanan yang terjadi ketika nanti di Pemilu 2024," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi, Kamis, 24 Agustus 2023.
Dalam IKP 2024 ini terdapat empat dimensi yaitu, konteks sosial dan politik (sospol), penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Skor IKP partisipasi di Kabupaten Malang yakni 0 (sedang), skor IKP kontestasi 57.689 (tinggi), skor IKP penyelenggara pemilu 75.279 (tinggi), dan skor IKP sospol 77.699 (tinggi).
"Misalnya terkait dengan mobilisasi ASN, politik uang, bencana non-alam, kemudian terkait dengan misalnya pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar di daftar pemilih, termasuk potensi perhitungan ulang," ujarnya.
| Baca juga: 681 Orang Masuk DCS DPRD Provinsi, Warga DIY Diminta Menanggapi |
Wahyudi menerangkan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu kerawanan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Malang. Sebab, pada Pemilu 2019, Bawaslu melaporkan adanya empat pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Malang.
"Kalau di Malang pada pemilihan terakhir itu kita merekomendasikan sampai empat (pelanggaran) dan sudah ditindaklanjuti oleh KASN. (Kasus) ASN yang terkait dengan calon di Pemilu 2019," ungkap dia.
Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya antisipasi. Mulai dari upaya pencegahan pelanggaran hingga menangani sengketa pada Pemilu 2024.
"(Pencegahan dengan) refleksi pemahaman regulasi juga meningkatkan kapasitas sumber daya, baik penyelenggara di jajaran Bawaslu maupun terkait dengan saat pra tahapan, yaitu sosialisasi-sosialisasi," jelasnya.
Selain itu, Bawaslu juga tetap melakukan pemetaan-pemetaan kerawanan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Imbauan dan sosialisasi akan terus disampaikan kepada masyarakat.
"Jajaran kita agar selalu melakukan koordinasi di wilayah masing-masing. Tahapan ini kita sampaikan hingga tingkat desa," terang dia,
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
