Polemik OSO Merugikan Caleg DPD Lain
Pimpinan Bawaslu. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera memutuskan nasib Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di dalam daftar calon tetap (DCT) DPD RI. Pasalnya, polemik ini dinilai merugikan calon anggota DPD lain.
"Sampai hari ini sudah tidak ada lagi calon anggota DPD karena sudah dicabut (oleh) putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) tentang daftar calon tetap DPD RI," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
PTUN sebelumnya memang sudah membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. SK itu membahas tentang penetapan DCT perseorangan peserta pemilu anggota DPD 2019.
Atas dasar itu, saat ini tak ada lagi DCT untuk calon anggota DPD periode 2019-2024. KPU dinilai melanggar hak seseorang untuk memilih dan dipilih, bila tak segera mengakhiri polemik OSO dan menerbitkan SK DCT baru.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mendesak KPU segera menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pencalonan OSO. Ini untuk memberikan kepastian hukum kepada calon anggota DPD RI.
Menurut dia, tindak lanjut ini seharusnya dilakukan KPU tiga hari setelah putusan dibacakan pada 9 Januari 2019. Hal itu juga sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Prinsipnya KPU segera mungkin bisa mengeksekusi putusan Bawaslu tersebut," tegas dia.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan akan memutuskan nasib OSO pada Rabu, 16 Januari 2019. Pihaknya masih mencari formulasi untuk memutuskan OSO masuk ke dalam DCT atau tidak.
“Sikap KPU nanti resmi diumumkan setelah KPU membuat rumusan formalnya. Kemarin kan kita sudah membahas berbagai macem aspek berbagai macam sisi, sekarang sedang dirumuskan formula keputusannya. Nanti kalau formula keputusannya sudah jadi, nanti kita umumkan,” kata Arief.
Arief mengaku baru menerima salinan putusan itu pada Jumat, 11 Januari 2019. Dia pun berdalih memiliki waktu tiga hari sejak salinan itu diterima.
Baca: ?KPU Berkiblat ke MK Soal Nasib OSO
OSO sempat memenangi gugataan atas aturan pelarangan pejabat struktural partai mencalonkan diri sebagai senator. Ia memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan PTUN.
Namun, OSO tak kunjung dimasukkan kembali ke DCT. OSO kemudian kembali memasukkan gugatan ke Bawaslu meski pernah ditolak.
Bawaslu menyatakan KPU melanggar administrasi dan harus memasukkan OSO. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus partai politik nyaleg sebagai anggota DPD berlaku pada Pemilu 2019.
Bawaslu juga menilai terpilihnya pengurus parpol menjadi anggota DPD bertentangan dengan hakikat DPD dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.
"Memerintahkan terlapor (KPU) menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai calon terpilih Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus parol paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," ucap Abhan, Rabu, 9 Januari 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Sampai hari ini sudah tidak ada lagi calon anggota DPD karena sudah dicabut (oleh) putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) tentang daftar calon tetap DPD RI," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
PTUN sebelumnya memang sudah membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. SK itu membahas tentang penetapan DCT perseorangan peserta pemilu anggota DPD 2019.
Atas dasar itu, saat ini tak ada lagi DCT untuk calon anggota DPD periode 2019-2024. KPU dinilai melanggar hak seseorang untuk memilih dan dipilih, bila tak segera mengakhiri polemik OSO dan menerbitkan SK DCT baru.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mendesak KPU segera menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pencalonan OSO. Ini untuk memberikan kepastian hukum kepada calon anggota DPD RI.
Menurut dia, tindak lanjut ini seharusnya dilakukan KPU tiga hari setelah putusan dibacakan pada 9 Januari 2019. Hal itu juga sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Prinsipnya KPU segera mungkin bisa mengeksekusi putusan Bawaslu tersebut," tegas dia.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan akan memutuskan nasib OSO pada Rabu, 16 Januari 2019. Pihaknya masih mencari formulasi untuk memutuskan OSO masuk ke dalam DCT atau tidak.
“Sikap KPU nanti resmi diumumkan setelah KPU membuat rumusan formalnya. Kemarin kan kita sudah membahas berbagai macem aspek berbagai macam sisi, sekarang sedang dirumuskan formula keputusannya. Nanti kalau formula keputusannya sudah jadi, nanti kita umumkan,” kata Arief.
Arief mengaku baru menerima salinan putusan itu pada Jumat, 11 Januari 2019. Dia pun berdalih memiliki waktu tiga hari sejak salinan itu diterima.
Baca: ?KPU Berkiblat ke MK Soal Nasib OSO
OSO sempat memenangi gugataan atas aturan pelarangan pejabat struktural partai mencalonkan diri sebagai senator. Ia memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan PTUN.
Namun, OSO tak kunjung dimasukkan kembali ke DCT. OSO kemudian kembali memasukkan gugatan ke Bawaslu meski pernah ditolak.
Bawaslu menyatakan KPU melanggar administrasi dan harus memasukkan OSO. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus partai politik nyaleg sebagai anggota DPD berlaku pada Pemilu 2019.
Bawaslu juga menilai terpilihnya pengurus parpol menjadi anggota DPD bertentangan dengan hakikat DPD dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.
"Memerintahkan terlapor (KPU) menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai calon terpilih Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus parol paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," ucap Abhan, Rabu, 9 Januari 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
