Kesiapan Pemilu di Sibolga Disebut Terganggu
Forum diskusi di Cikini, Jakarta. (Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo)
Jakarta: Aksi terorisme di Kota Sibolga dinilai mengganggu persiapan Pemilu 2019 dan ketenangan masyarakat. Masalah kemanan dianggap menjadi sorotan paling utama.
Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan adanya keterkaitan penanganan aksi terorisme dengan pemilu masih perlu dibuktikan secara empiris. Meski demikian, kondisi itu cukup berdampak secara tidak langsung pada emosi dan psikologis warga Kota Sibolga.
"Berpengaruh secara emosional dan psikis terhadap pemilih terutama di Sibolga, publik khawatir," kata Yohan dalam sebuah forum diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu, 16 Maret 2019.
Peristiwa pada 12 Maret 2019 itu disebut memengaruhi persiapan pemilu yang hanya menyisakan waktu sekitar 30 hari. Pemerintah pun dituntut menjamin pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan dengan aman.
"Sibolga itu bagian daerah dengan indeks tingkat kerawanan tinggi, sementara pemilu itu mensyaratkan harus aman," ungkapnya.
Baca juga: BIN Pastikan Keamanan Pemilu 2019 Terjaga
Syarat aman bagi masyarakat pemilih itu merupakan amanah konstitusi yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yohan menuturkan kebijakan untuk menunda proses pemilihan bisa saja dilakukan tanpa menghentikan pemilu secara keseluruhan.
"Ketika semua tahapan pemilu tidak bisa dilakukan, harus melakukan dari awal. Dalam regulasi ada tiga hal seperti bencana alam, gangguan kemanan dan gangguan lainnya," ungkapnya.
Sementara itu, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto memastikan peristiwa di Sibolga tak akan menganggu jalannya Pemilu 2019. Pencoblosan tetap berlangsung pada 17 April 2019 dengan jaminan keamanan dari aparat negara.
"Kejadian di Sibolga sudah diketahui lebih dahulu. Kalau (Pemilu) dimundurkan nampaknya belum ke situ," kata Wawan.
Baca juga: Tren Lone Wolf Teroris Perempuan Didalami
Wawan memastikan fungsi intelijen dan penegakan hukum telah dilakukan dengan maksimal. Komunikasi masyarakat dengan petugas keamanan pun terus dijalin untuk memahami perkembangan informasi terbaru.
"Di negara berdaulat tidak boleh terjadi perpecahan. Masyarakat diharapkan tahu perkembangannya dan apa yang mesti dilakukan. Kita ingin mereka ada simpati, empati dan selanjutnya partisipasi meningkatkan keamanan," papar Wawan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan adanya keterkaitan penanganan aksi terorisme dengan pemilu masih perlu dibuktikan secara empiris. Meski demikian, kondisi itu cukup berdampak secara tidak langsung pada emosi dan psikologis warga Kota Sibolga.
"Berpengaruh secara emosional dan psikis terhadap pemilih terutama di Sibolga, publik khawatir," kata Yohan dalam sebuah forum diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu, 16 Maret 2019.
Peristiwa pada 12 Maret 2019 itu disebut memengaruhi persiapan pemilu yang hanya menyisakan waktu sekitar 30 hari. Pemerintah pun dituntut menjamin pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan dengan aman.
"Sibolga itu bagian daerah dengan indeks tingkat kerawanan tinggi, sementara pemilu itu mensyaratkan harus aman," ungkapnya.
Baca juga: BIN Pastikan Keamanan Pemilu 2019 Terjaga
Syarat aman bagi masyarakat pemilih itu merupakan amanah konstitusi yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yohan menuturkan kebijakan untuk menunda proses pemilihan bisa saja dilakukan tanpa menghentikan pemilu secara keseluruhan.
"Ketika semua tahapan pemilu tidak bisa dilakukan, harus melakukan dari awal. Dalam regulasi ada tiga hal seperti bencana alam, gangguan kemanan dan gangguan lainnya," ungkapnya.
Sementara itu, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto memastikan peristiwa di Sibolga tak akan menganggu jalannya Pemilu 2019. Pencoblosan tetap berlangsung pada 17 April 2019 dengan jaminan keamanan dari aparat negara.
"Kejadian di Sibolga sudah diketahui lebih dahulu. Kalau (Pemilu) dimundurkan nampaknya belum ke situ," kata Wawan.
Baca juga: Tren Lone Wolf Teroris Perempuan Didalami
Wawan memastikan fungsi intelijen dan penegakan hukum telah dilakukan dengan maksimal. Komunikasi masyarakat dengan petugas keamanan pun terus dijalin untuk memahami perkembangan informasi terbaru.
"Di negara berdaulat tidak boleh terjadi perpecahan. Masyarakat diharapkan tahu perkembangannya dan apa yang mesti dilakukan. Kita ingin mereka ada simpati, empati dan selanjutnya partisipasi meningkatkan keamanan," papar Wawan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
