Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto:Medcom.id/Fachri.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto:Medcom.id/Fachri.

KPU Siap Hadapi OSO

Pemilu oesman sapta pemilu serentak 2019
Fachri Audhia Hafiez • 22 Januari 2019 20:08
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi hukum terkait polemik pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) di Pileg DPD RI. KPU siap menerima konsekuensi untuk meminta OSO mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura.
 
"Terkait dengan konsekuensi-konsekuensi atas keputusan KPU tentu saja seluruh anggota KPU RI bertanggung jawab atas keputusan itu," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019.
 
Wahyu menjelaskan, keputusan KPU merupakan keputusan bersama secara kolektif kolegial. Putusan itu juga dirundingkan dalam rapat pleno internal KPU. "Rapat pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan KPU," ucap Wahyu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, OSO melalui kuasa hukumnya, Herman Kadir memastikan tak akan mundur dari Ketua Umum Partai Hanura. Padahal KPU telah memberikan tenggat waktu tambahan kepada OSO untuk mundur dari jabatan Ketum Hanura agar bisa masuk daftar calon tetap (DCT) DPD RI.
 
"Iya betul (tidak akan menyerahkan surat pengunduran diri)," singkat Herman saat dikonfirmasi.
 
Baca: OSO Ngotot Ogah Mundur sebagai Ketum Hanura
 
KPU saat ini berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD. OSO masuk DCT bila mundur sebelum 22 Januari 2019.
 
Herman mengatakan pihaknya kini menempuh sejumlah langkah hukum terkait polemik dengan KPU. Ada empat langkah yang ditempuh, melalui Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, dan Polda Metro Jaya.
 
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Ketua DPD OSO lantas menggugat putusan itu ke Mahakamah Agung (MA) dan PTUN.
 
MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD. Majelis Hakim PTUN juga menelurkan putusan serupa dengan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai.
 

 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi