DPD Menyurati Presiden Minta Evaluasi Keberadaan MK
Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Foto: Medcom.id/ Gervin Nathaniel Purba
Jakarta: Surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah lembaga tinggi negara tersebar di kalangan pewarta. Pimpinan DPD RI meminta evaluasi keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK).
Surat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Dalam surat, pimpinan meminta evaluasi lantaran keputusan MK soal larangan anggota DPD aktif di kepengurusan partai politik.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan surat yang ia tandatangani. Nono mengklaim evaluasi MK juga diinginkan oleh DPR dan MPR.
"Jadi begini ya yang membuat pernyataan itu tidak hanya DPD, DPR juga membuat dan MPR juga. Tiga lembaga itu membuat. Jadi baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga," ujar Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.
Nono mengaku surat evaluasi kepada lembaga yang dikepalai oleh Anwar Usman itu, ia kirimkan langsung kepada Jokowi. Begitu pula surat dari DPR dan MPR sudah diberikan pada presiden pada 21 September lalu.
"Surat tidak dikirimkan ke MK tapi ke Presiden dan semua lembaga," katanya.
Dia menyebut surat sengaja tidak ditandatangani langsung oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Pasalnya, OSO sebagai pihak yang diperkarakan dalam gugatan ke MK.
"Oh dia kan objeknya langsung. Jadi enggak mungkin tanda tangan," tutur dia.
(Baca juga: ICW: Kemenangan OSO di MA Aneh bin Ajaib)
Surat tertanggal 21 September 2018 dengan tanda tangan Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyebut:
DPD menyatakan sikap politiknya untuk segera meninjau kembali keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dalam pelaksanan wewenang dan tugas konstitusionalnya tidak mencerminkan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewajiban mengawal penegakan hukum dan konstitusi.
DPD menilai Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 di atas telah melanggar Pasal 28I UUD 1945. Yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Oleh karena itu, DPD RI memandang Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang telah menjadi dasar terbitnya Peraturan KPU Nomor 26/2018, adalah konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.
Adapun surat tersebut ditujukan ke Presiden, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Komisi Yudisial (KY) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
(Baca juga: KPU Disarankan Jalankan Putusan MK)
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Frasa `pekerjaan lain` dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik," kata Hakim Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.
MK berpendapat frasa `pekerjaan lain` dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang diatur Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD.
MK menilai, jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation).
(Baca juga: MK: Anggota DPD Dilarang Jadi Pengurus Parpol)
Surat dari DPD RI untuk Presiden Joko Widodo - foto: istimewa
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Surat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Dalam surat, pimpinan meminta evaluasi lantaran keputusan MK soal larangan anggota DPD aktif di kepengurusan partai politik.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan surat yang ia tandatangani. Nono mengklaim evaluasi MK juga diinginkan oleh DPR dan MPR.
"Jadi begini ya yang membuat pernyataan itu tidak hanya DPD, DPR juga membuat dan MPR juga. Tiga lembaga itu membuat. Jadi baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga," ujar Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.
Nono mengaku surat evaluasi kepada lembaga yang dikepalai oleh Anwar Usman itu, ia kirimkan langsung kepada Jokowi. Begitu pula surat dari DPR dan MPR sudah diberikan pada presiden pada 21 September lalu.
"Surat tidak dikirimkan ke MK tapi ke Presiden dan semua lembaga," katanya.
Dia menyebut surat sengaja tidak ditandatangani langsung oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Pasalnya, OSO sebagai pihak yang diperkarakan dalam gugatan ke MK.
"Oh dia kan objeknya langsung. Jadi enggak mungkin tanda tangan," tutur dia.
(Baca juga: ICW: Kemenangan OSO di MA Aneh bin Ajaib)
Surat tertanggal 21 September 2018 dengan tanda tangan Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyebut:
DPD menyatakan sikap politiknya untuk segera meninjau kembali keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dalam pelaksanan wewenang dan tugas konstitusionalnya tidak mencerminkan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewajiban mengawal penegakan hukum dan konstitusi.
DPD menilai Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 di atas telah melanggar Pasal 28I UUD 1945. Yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Oleh karena itu, DPD RI memandang Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang telah menjadi dasar terbitnya Peraturan KPU Nomor 26/2018, adalah konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.
Adapun surat tersebut ditujukan ke Presiden, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Komisi Yudisial (KY) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
(Baca juga: KPU Disarankan Jalankan Putusan MK)
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Frasa `pekerjaan lain` dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik," kata Hakim Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.
MK berpendapat frasa `pekerjaan lain` dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang diatur Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD.
MK menilai, jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation).
(Baca juga: MK: Anggota DPD Dilarang Jadi Pengurus Parpol)
Surat dari DPD RI untuk Presiden Joko Widodo - foto: istimewa
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
