Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

MK: Anggota DPD Dilarang Jadi Pengurus Parpol

Nasional dpd dpd ri berita dpd
Media Indonesia • 23 Juli 2018 19:16
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
 
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Frasa `pekerjaan lain` dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik," kata Hakim Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


MK berpendapat frasa `pekerjaan lain` dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang diatur Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD.
 
MK menilai, jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation).
 
Baca: Kinerja DPD tak Terlihat
 
Pasalnya, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, Parpol tersebut akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan. Dengan demikian hal itu dipandang bertentangan dengan Pasal 22D UUD 1945.
 
"Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara ekplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf l. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf l UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini," ujar Hakim I Dewa Gede Palguna saat membacakan pertimbangan.
 
MK berpendapat, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, KPU diperkenankan menerima mereka sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.
 
"Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya.
 
Hakim I Dewa dalam pertimbangan Mahkamah mengatakan putusan Mahkamah keberlakuannya bersifat prospektif atau ke depan. Dengan demikian, anggota DPD yang juga pengurus parpol yang terpilih sebelum adanya Putusan ini maka sesuai prinsip presumption of constitutionality keanggotaan mereka dianggap konstitusional.
 
"Putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan, kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah Putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK. Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 'pengurus partai politik' dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan," ujarnya. (Nurjiyanto)
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif