ICW: Kemenangan OSO di MA Aneh bin Ajaib
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang menyampaikan keterangan pers tentang pelaksanaan pilkada serentak di gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018). Foto: MI/Susanto
Jakarta: Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengabulkan uji materi Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengejutkan banyak pihak. MA menihilkan larangan pengurus partai mencalonkan diri menjadi anggota DPD
"Ini putusan aneh bin ajaib," kata Koordinator Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam sebuah diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.
Donal terkejut karena MA mengabulkan permohonan OSO. Padahal, larangan pengurus partai mencalonkan diri menjadi anggota DPD jelas dan mengikat. Sudah final. Keputusan itu pun sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.30/PUU-XVI/2018.
Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tegas menyebutkan larangan bagi anggota DPD melaksanakan pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi anggota DPD. "Salah satunya adalah pengurus partai politik," ujar Donal.
Baca juga: OSO Menang
Lebih lanjut, menurut Donal, larangan tersebut untuk memurnikan fungsi kelembagaan DPD sebagai representasi daerah di tingkat pusat. Selain itu, marwah DPD juga harus dipisahkan dari kepentingan partai yang sejatinya telah ada di DPR.
"Kalau mau, ya lepas baju partai dan silakan maju sebagai calon DPD," tandas Donal.
Dengan memurnikan DPD dari kepentingan politik, menurut Donal dapat menghidupkan kembali fungsi DPD untuk fokus kepada isu-isu di tingkat konstituen.
Baca juga: Bawaslu Sayangkan Putusan MA
Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengonfirmasi bahwa MA mengabulkan uji materi yang diajukan oleh OSO terkait dengan larangan pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD.
"Ya benar, jadi baru dapat dari manajemen perkara dikabulkan permohonan itu," kata Juru bicara MA Suhadi saat dihubungi, Selasa, 30 Oktober 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MBM))
"Ini putusan aneh bin ajaib," kata Koordinator Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam sebuah diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.
Donal terkejut karena MA mengabulkan permohonan OSO. Padahal, larangan pengurus partai mencalonkan diri menjadi anggota DPD jelas dan mengikat. Sudah final. Keputusan itu pun sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.30/PUU-XVI/2018.
Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tegas menyebutkan larangan bagi anggota DPD melaksanakan pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi anggota DPD. "Salah satunya adalah pengurus partai politik," ujar Donal.
Baca juga: OSO Menang
Lebih lanjut, menurut Donal, larangan tersebut untuk memurnikan fungsi kelembagaan DPD sebagai representasi daerah di tingkat pusat. Selain itu, marwah DPD juga harus dipisahkan dari kepentingan partai yang sejatinya telah ada di DPR.
"Kalau mau, ya lepas baju partai dan silakan maju sebagai calon DPD," tandas Donal.
Dengan memurnikan DPD dari kepentingan politik, menurut Donal dapat menghidupkan kembali fungsi DPD untuk fokus kepada isu-isu di tingkat konstituen.
Baca juga: Bawaslu Sayangkan Putusan MA
Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengonfirmasi bahwa MA mengabulkan uji materi yang diajukan oleh OSO terkait dengan larangan pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD.
"Ya benar, jadi baru dapat dari manajemen perkara dikabulkan permohonan itu," kata Juru bicara MA Suhadi saat dihubungi, Selasa, 30 Oktober 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MBM))
BERITA TERKAIT
