Bawaslu Sayangkan Putusan MA
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyangka putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018. PKPU tersebut mengatur tentang Pencalonan Anggota DPD.
"Putusan pengadilan ini kami sebagai Bawaslu memang menghargai, tetapi sangat disayangkan juga karena memang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo ketika dihubungi, Rabu, 31 Oktober 2018.
PKPU Nomor 26 Tahun 2018 merupakan perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. PKPU itu diterbitkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD.
Dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018, KPU menambahkan aturan agar para calon anggota DPD yang telah mendaftar melengkapi persyaratan tambahan berupa bukti surat pengunduran diri dari kepengurusan partai.
(Baca juga: Putusan MA Memperumit Tahapan Pemilu)
OSO, yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura, tidak melengkapi persyaratan tersebut. KPU lantas mencoret nama OSO dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.
OSO kemudian mengajukan dua gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun dua gugatan itu dimentahkan oleh Bawaslu.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka laporan dari partai Hanura dalam hal ini yang dimaksud adalah OSO, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU itu menurut kami KPU itu tidak melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur," tutur dia.
Ratna menegaskan putusan Bawaslu yang menolak gugatan OSO sudah sesuai dengan aturan karena sejalan dengan putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat semua pihak.
"Kami sudah menegakkan aturan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Putusan MK kan tidak membolehkan itu (pengurus paprol nyaleg anggota DPD)," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Putusan pengadilan ini kami sebagai Bawaslu memang menghargai, tetapi sangat disayangkan juga karena memang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo ketika dihubungi, Rabu, 31 Oktober 2018.
PKPU Nomor 26 Tahun 2018 merupakan perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. PKPU itu diterbitkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD.
Dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018, KPU menambahkan aturan agar para calon anggota DPD yang telah mendaftar melengkapi persyaratan tambahan berupa bukti surat pengunduran diri dari kepengurusan partai.
(Baca juga: Putusan MA Memperumit Tahapan Pemilu)
OSO, yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura, tidak melengkapi persyaratan tersebut. KPU lantas mencoret nama OSO dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.
OSO kemudian mengajukan dua gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun dua gugatan itu dimentahkan oleh Bawaslu.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka laporan dari partai Hanura dalam hal ini yang dimaksud adalah OSO, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU itu menurut kami KPU itu tidak melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur," tutur dia.
Ratna menegaskan putusan Bawaslu yang menolak gugatan OSO sudah sesuai dengan aturan karena sejalan dengan putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat semua pihak.
"Kami sudah menegakkan aturan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Putusan MK kan tidak membolehkan itu (pengurus paprol nyaleg anggota DPD)," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
