Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau warga Muhammadiyah tak turun ke jalan pada saat penetapan hasil suara Pilpres, Rabu, 22 Mei 2019. Warga Muhammadiyah diharap tidak terpengaruh ajakan-ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukum. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan imbauan ini sesuai dengan point ketiga Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah. Muhammadiyah taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

“Muhammadiyah mematuhi hukum yang berlaku di NKRI, warga Persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei," kata Abdul di Jakarta, Minggu 19 Mei 2019.

Warga Muhammadiyah diminta menerima apapun hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus tetap independen tak ditekan kelompok manapun.

"Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah," ujarnya.

(Baca: Hendropiyono sebut Peserta 'People Power' Massa Ompong)

Abdul juga meminta pihak kepolisian dan TNI yang bertugas agar professional dalam menjalankan tugasnya. Yaitu menjaga keamanan masyarakat, bangsa dan Negara. 

“Kepada aparatur keamanan agar tidak bertindak represif dan pre-emptif dengan mengutamakan pendekatan persuasive dan menghindari cara-cara militeristik agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa," kata dia.

Para elite politik dari kubu 01 dan 02 harusnya berkomitmen menjaga Pemilu 2019 aman dan damai. Terutama para tokoh dan pemimpin bangsa untuk duduk bersama dengan pikiran jernih dan hati yang bersih dalam melaksanakan musyawarah dalam menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara.

"Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak bukan zero sum game," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))