KPU Didesak Memperjelas Penerapan e-Rekap
Diskusi KPU - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperjelas penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap). Terutama, penerapan teknologi dan jangkauan rekapitulasi.
"Pertama, pilihan teknologi yang akan digunakan, mau yang seperti apa? Kedua, daya jangkau e-Rekap. Apakah mau secara nasional atau parsial di beberapa daerah saja? Dua hal ini jawabannya akan membawa implikasi hukum," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019.
Titi menyebut e-Rekap bakal mengubah mekanisme secara keseluruhan. Untuk itu, harus segera diputuskan.
(Baca juga: e-Rekap Diminta Dibuat Simulasi Lebih Dulu)
"KPU tidak bisa terlalu lama, jangan menganggap segala sesuatu itu hanya karena Pilkada September 2020 dimulainya, lalu berleha-leha," tegas Titi.
Titi menambahkan KPU perlu payung hukum berupa undang-undang untuk menerapkan e-Rekap. Aturan tak bisa sekadar lewat Peraturan KPU (PKPU).
"Karena sejauh mana peraturan KPU bisa mengikat ketaatan dari pihak-pihak yang terdampak, paling dekat Bawaslu dan partai politik. Dia akan lebih kokoh kalau dia ada di Undang-Undang Pilkada," ujar Titi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Pertama, pilihan teknologi yang akan digunakan, mau yang seperti apa? Kedua, daya jangkau e-Rekap. Apakah mau secara nasional atau parsial di beberapa daerah saja? Dua hal ini jawabannya akan membawa implikasi hukum," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019.
Titi menyebut e-Rekap bakal mengubah mekanisme secara keseluruhan. Untuk itu, harus segera diputuskan.
(Baca juga: e-Rekap Diminta Dibuat Simulasi Lebih Dulu)
"KPU tidak bisa terlalu lama, jangan menganggap segala sesuatu itu hanya karena Pilkada September 2020 dimulainya, lalu berleha-leha," tegas Titi.
Titi menambahkan KPU perlu payung hukum berupa undang-undang untuk menerapkan e-Rekap. Aturan tak bisa sekadar lewat Peraturan KPU (PKPU).
"Karena sejauh mana peraturan KPU bisa mengikat ketaatan dari pihak-pihak yang terdampak, paling dekat Bawaslu dan partai politik. Dia akan lebih kokoh kalau dia ada di Undang-Undang Pilkada," ujar Titi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
