e-Rekap Diminta Dibuat Simulasi Lebih Dulu
Ilustrasi--Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Kelapa Gading, Jakarta. (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menilai penerapan rekapitulasi suara secara elektronik (e-Rekap) bisa saja dilakukan saat Pilkada 2020. Namun perlu disimulasikan terlebih dulu.
"Dari segi sistem pelaksanaannya memang perlu simulasi dan uji coba terlebih dulu," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.
Herman menilai penerapan e-Rekap pada Pilkada 2020 tak melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Atas regulasi itu, menurut dia tak hanya e-Rekap, pemilihan umum secara elektronik pun bisa dilakukan.
"Hanya saja harus didukung sistem teknologi dan informasi yang andal, aman, dan mendapatkan kepercayaan publik," ungkapnya.
Baca juga: KPU Masih Cari Landasan Hukum e-Rekap
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencari landasan hukum untuk menerapkan e-Rekap. Pihaknya telah menggelar focus group discussion (FGD) bersama para pakar hukum untuk meminta masukan apakah lembaga penyelenggara pemilu bisa menerapkan e-Rekap meski tak diatur dalam Undang-undang.
Menurut Ilham, KPU ingin menerapkan e-Rekap untuk memudahkan proses rekapitulasi di tingkat daerah. Berkaca dari perselisihan hasil pemilu (PHPU) di MK, kebanyakan pemohon menggugat hasil rekap di tingkat Kecamatan.
"Kita berharap (e-Rekap) ini bisa langsung kita cut (rekap di Kecamatan). Sebenarnya banyak sekali pilihannya, bisa e-Rekap di Kecamatan kemudian di kabupaten, atau kemudian bisa langsung di kabupaten (tanpa rekap di kecamatan)," ujar Ilham.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Dari segi sistem pelaksanaannya memang perlu simulasi dan uji coba terlebih dulu," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.
Herman menilai penerapan e-Rekap pada Pilkada 2020 tak melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Atas regulasi itu, menurut dia tak hanya e-Rekap, pemilihan umum secara elektronik pun bisa dilakukan.
"Hanya saja harus didukung sistem teknologi dan informasi yang andal, aman, dan mendapatkan kepercayaan publik," ungkapnya.
Baca juga: KPU Masih Cari Landasan Hukum e-Rekap
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencari landasan hukum untuk menerapkan e-Rekap. Pihaknya telah menggelar focus group discussion (FGD) bersama para pakar hukum untuk meminta masukan apakah lembaga penyelenggara pemilu bisa menerapkan e-Rekap meski tak diatur dalam Undang-undang.
Menurut Ilham, KPU ingin menerapkan e-Rekap untuk memudahkan proses rekapitulasi di tingkat daerah. Berkaca dari perselisihan hasil pemilu (PHPU) di MK, kebanyakan pemohon menggugat hasil rekap di tingkat Kecamatan.
"Kita berharap (e-Rekap) ini bisa langsung kita cut (rekap di Kecamatan). Sebenarnya banyak sekali pilihannya, bisa e-Rekap di Kecamatan kemudian di kabupaten, atau kemudian bisa langsung di kabupaten (tanpa rekap di kecamatan)," ujar Ilham.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
