Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 di sejumlah lokasi pada Sabtu, 13 Juli sepi peminat.
Hal itu disebabkan karena mampu membaca realita yang terjadi di masyarakat.
Para penjabat (Pj) kepala daerah tidak bisa mengikuti Pilkada 2024. Hal itu telah diatur dalam UU Pilkada.
Putusan itu dinilai aneh.
Survei dilakukan pada 7-17 Juni 2024 melibatkan 400 responden yang tersebar secara proporsional di Tana Tidung.
