Sepi Peminat, Pemungutan Suara Ulang Tak Semeriah Februari Lalu
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 di sejumlah lokasi pada Sabtu, 13 Juli sepi peminat. Hal itu sudah dapat diprediksi mengingat euforia mengajak pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tidak semeriah pada Februari 2024 lalu.
"Euforia pemilunya sudah tidak ada sehingga pemilih malas datang meskipun pemerintah juga sudah mengeluarkan edaran," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati kepada Media Indonesia, Minggu, 14 Juli 2024.
Selain masalah euforia, ia menilai fenomena sepi pemilih saat PSU juga disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi Neni, kegiatan PSU yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi itu harusnya dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat.
"Namun jika KPU miskin inovasi dan kreatifitas untuk mengajak pemilih kembali datang ke TPS hal ini juga menjadi sulit untuk dilakukan," ujar Neni.
Di sisi lain, larangan kandidat melakukan kampanye jelang PSU juga disinyalir menjadi pendorong tersendiri rendahnya partisipasi masyarakat datang ke TPS. Terlebih, tidak seluruh pemilih mengetahui adanya PSU di daerah mereka. Neni menyebut, selain rendah partisipasi, PSU juga berpotensi menyebabkan surat suara tidak sah.
Daerah yang menggelar PSU secara masif pada Sabtu kemarin adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) Sumatera Barat kembali harus ke TPS untuk mencoblos satu surat suara, yakni Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
PSU se-Sumatera Barat itu dimungkinkan karena Irman Gusman mengajukan sengketa hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi karena namanya sempat dicoret oleh KPU sebagai peserta pemilu DPD daerah pemilihan Sumatera Barat. Meski telah diikutsertakan saat PSU, Irman tetap tidak boleh kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan KPU Nomor 25/2023.
Sepi peminatnya TPS saat PSU Sumatera Barat terjadi di Bukittinggi, misalnya pada TPS 07 Sarojo, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Dari 257 pemilih yang tercatat dalam DPT, hanya 67 pemilih yang hadir. Adapun di TPS 09 Guguk Randah, hanya 56 pemilih dari 268 DPT yang hadir.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos yang datang langsung ke Sumatera Barat untuk memantau jalannya PSU menjelaskan, pihaknya sudah melakukan berbagai cara guna meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya, sambung Betty, mengumumkan kegiatan PSU lewat speaker masjid.
"Juga dengan mahasiswa-mahasiswa (yang sedang) KKN (kuliah kerja nyata) menggunakan motor, becak, untuk keliling mengingatkan masyarakatnya supaya mau datang ke TPS. Tapi kan semua tergantung pada masyarakat untuk mau datang ke TPS," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
"Euforia pemilunya sudah tidak ada sehingga pemilih malas datang meskipun pemerintah juga sudah mengeluarkan edaran," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati kepada Media Indonesia, Minggu, 14 Juli 2024.
Selain masalah euforia, ia menilai fenomena sepi pemilih saat PSU juga disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi Neni, kegiatan PSU yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi itu harusnya dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat.
"Namun jika KPU miskin inovasi dan kreatifitas untuk mengajak pemilih kembali datang ke TPS hal ini juga menjadi sulit untuk dilakukan," ujar Neni.
Di sisi lain, larangan kandidat melakukan kampanye jelang PSU juga disinyalir menjadi pendorong tersendiri rendahnya partisipasi masyarakat datang ke TPS. Terlebih, tidak seluruh pemilih mengetahui adanya PSU di daerah mereka. Neni menyebut, selain rendah partisipasi, PSU juga berpotensi menyebabkan surat suara tidak sah.
| Baca juga: Pemilu 2024 Kemunduran Luar Biasa Bagi Keterwakilan Perempuan, Ini Alasannya |
Daerah yang menggelar PSU secara masif pada Sabtu kemarin adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) Sumatera Barat kembali harus ke TPS untuk mencoblos satu surat suara, yakni Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
PSU se-Sumatera Barat itu dimungkinkan karena Irman Gusman mengajukan sengketa hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi karena namanya sempat dicoret oleh KPU sebagai peserta pemilu DPD daerah pemilihan Sumatera Barat. Meski telah diikutsertakan saat PSU, Irman tetap tidak boleh kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan KPU Nomor 25/2023.
Sepi peminatnya TPS saat PSU Sumatera Barat terjadi di Bukittinggi, misalnya pada TPS 07 Sarojo, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Dari 257 pemilih yang tercatat dalam DPT, hanya 67 pemilih yang hadir. Adapun di TPS 09 Guguk Randah, hanya 56 pemilih dari 268 DPT yang hadir.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos yang datang langsung ke Sumatera Barat untuk memantau jalannya PSU menjelaskan, pihaknya sudah melakukan berbagai cara guna meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya, sambung Betty, mengumumkan kegiatan PSU lewat speaker masjid.
"Juga dengan mahasiswa-mahasiswa (yang sedang) KKN (kuliah kerja nyata) menggunakan motor, becak, untuk keliling mengingatkan masyarakatnya supaya mau datang ke TPS. Tapi kan semua tergantung pada masyarakat untuk mau datang ke TPS," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
