Artikel Ini diambil dari harian Media Indonesia edisi Jumat (19/9/2014) dan bisa dibaca melalui e-paper.
KREDO dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai pernyataan kepercayaan (keyakinan) atau dasar tuntunan hidup. Kredo mengisi ruang dan semua lini kehidupan sosial. Itu sebagai bintang penerang yang menuntun struktur dan sistem kehidupan rakyat, menjadi penentu arah dalam aktivitas perekonomian.
Viviana A Zelizer (2013) mengatakan ekonomi berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut menjadi kebudayaan. Kebudayaan itulah yang kemudian memandu sistem ekonomi bergerak dalam setiap struktur kehidupan. Kebudayaan menyangkut pola, paradigma, ataupun kredo. Tidak ada ekonomi yang bergerak tanpa kebudayaan ataupun tanpa kredo. Kredo diperlukan dalam pergerakan kehidupan ekonomi.
Angus Deaton (2013) dalam bukunya The Great Escape memberikan pertanyaan apakah cukup bagi kita ketika kita membicarakan soal penyelesaian masalah kemiskinan dan ketimpangan hanya dengan pendekatan uang semata yang diukur dengan pendapatan ataukah dengan standar kehidupan? Kalaupun kemudian yang dipakai ialah pendapatan dan standar kehidupan, standar mana akan kita pakai?
Untuk itulah Soekarno dan Hatta, pendiri bangsa, mengingatkan kepada kita pentingnya konsepsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsepsi ialah kebudayaan berbangsa dan bernegara. Konsepsi diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Tanpa konsepsi, tanpa kredo, ekonomi berjalan ibarat hidup tanpa roh. Indikator semu Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan sebagian Eropa pada 2008 memberikan pembelajaran dan refleksi tentang makna ekonomi dan ilmu manajemen dalam kehidupan dan peradaban manusia.
Gerakan 99% (Occupy Wall Street) yang dimotori akademisi asal Amerika Serikat David Graeber mengingatkan kembali tentang arti penting keadilan sosial, etika kemanusiaan dalam siklus ekonomi ataupun bisnis.
Selama ini, disadari atau tidak, demi mengejar pertumbuhan sering kali faktor-faktor lain yang sesungguhnya jauh lebih penting justru diabaikan. Eksploitasi sumber daya sering kali `dimaklumkan'. Pemerataan pembangunan `dikesampingkan'. Kedaulatan negara kerap `digadaikan' karenanya.
Indikator semu itu pula yang telah membuat berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia terlena dan lupa akan sebuah konsep kesinambungan ekonomi. Kesinambungan ekonomi perlu ditata dan dibuatkan strategi karena walau bagaimanapun, perekonomian Indonesia tidak hanya ada untuk hari ini, tidak hanya untuk tahun ini, tetapi untuk masamasa yang akan datang.
Sesungguhnya negara-negara maju juga memiliki kesadaran dan agenda yang sama untuk membuat perekonomiannya berkesinambungan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa paradigma ekonomi yang dijalankan setiap negara tentu tidak sama.
Tidak perlu terkejut bahwa ada sebagian negara sengaja `mematikan' ekonomi negara lainnya dengan cara mengambil surplus value yang terlalu besar dari kegiatan perusahaan-perusahaan mereka di negara-negara lain. Tujuan setiap negara mungkin sama, yakni untuk kesinambungan ekonomi negaranya. Namun, apakah cara yang seperti itu kemudian yang harus diterapkan?
Josep E Stiglitz (2010) mengatakan problematika sosial suatu negara merupakan cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut dari negara tersebut. Masalah ketimpangan, kemiskinan, minimnya kesempatan kerja, daya saing Indonesia yang lemah, inefisensi birokrasi, dan persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan keseharian yang kita hadapi. Semua itu problem sosial yang dihadapi bersama pada saat ini.
Persoalannya ialah bagaimana mengatasinya? Kebijakan ekonomi yang selama ini dijalankan ternyata belum bisa membebaskan dan memerdekakan masyarakat dari jebakan kolonialisme ekonomi. Manusia Indonesia masih berada dalam tahapan penjajahan. Penjajahan dalam suatu struktur sosial ekonomi yang tidak kasat mata.
Kolonialisme itu terjadi baik secara sadar (by design) maupun secara alamiah. Manusia Indonesia masih terbelenggu oleh sistem ekonomi kapitalis yang bekerja secara sistematis melingkupi sendi-sendi perekonomian nasional.
Kita melihat banyak negara yang mengandalkan model pembangunan dengan corak paradigma kapitalis pada akhirnya membawa ketimpangan antarwarga yang sangat tajam. Jurang antara yang kaya dan yang miskin melebar. Si kaya semakin jemawa dan si miskin menjadi papa.
Kesenjangan antardaerah juga menganga. Daerah-daerah yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi berkembang pesat, sedangkan daerah yang jauh dari kekuasaan tidak mendapat perhatian. Kecemburuan daerah-daerah terbelakang terhadap daerah maju terasa menguar.
Kita juga melihat negara-negara yang mengadopsi corak ekonomi sosialis pada akhirnya tercerai berai dan tidak berhasil mengangkat kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan corak yang diyakininya. Ekonominya berjalan lamban karena tangan-tangan negara bekerja tidak produktif. Kepemilikan individual dikekang atas nama kebersamaan. Inisiatif dan inovasi tidak berkembang.
Sesungguhnya dari berbagai krisis yang telah kita saksikan di berbagai negara ataupun yang kita lewati sendiri mengandung pelajaran berharga mengenai arti penting paradigma dan ideologi dalam membangun bangsa. Indonesia terus dapat bertahan dari segala kerapuhan karena kita memiliki ideologi dan konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ibarat rumah, ideologi dan konsepsi itulah yang menyangga kehidupan kebangsaan kita menghadapi gempuran zaman.Betapa suatu ideologi, konstitusi, dan rasa sebagai negara kesatuan menjadi semangat tersendiri yang sulit dijelaskan berbagai aliran ekonomi orto doks seperti kapitalisme doks seperti kapitalisme dan sosialisme.
Keunikan nilai yang telah dibangun para pendiri bangsa berdasarkan kondisi masyarakat inilah yang bila dijalankan secara konsisten akan menjadi bentuk paling tepat dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45.
Berfokus dalam hal ekonomi, maka paradigma ekonomi seperti apa yang seharusnya dijalankan Indonesia agar kerapuhan ekonomi dapat berbalik arah menjadi kekuatan ekonomi yang berkesinambungan?
Ekonomi Pancasila Sesuai dengan ideologi yang kita miliki, menurut saya, bangu nan ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem yang dibangun berdasarkan semangat keindonesiaan. Ia tidak kapitalis, tidak pula sosialis.
Ekonomi Pancasila ialah suatu tandingan ideologis atau ideologi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Sistem ekonomi Pancasila merupakan penjabaran dari semangat Pancasila dalam perekonomian dan kesejahteraan yang bertujuan mengoreksi sistem ekonomi yang berwatak kolonial.
Ekonomi Pancasila merupakan sistem pengaturan hubungan antara negara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama atau gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara, yang dilandasi nilai-nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Bagaimana paradigma ekonomi Pancasila ini diimplementasikan dalam mencapai kesinambungan ekonomi?
Ekonomi Pancasila tidak akan pernah dapat terlaksana apabila tidak diinternalisasikan dalam nilai-nilai kehidupan para pendukungnya dalam siklus kegiatan ekonomi.
Para pendukung ataupun agen-agen tersebut ialah para pelaku/aktivis yang ada dalam struktur kehidupan ekonomi dalam berbagai tingkatannya.Termasuk di dalamnya ialah para pelaku usaha ataupun perusahaan negara dan swasta.
Ekonomi Pancasila ialah perekonomian yang memerdekakan manusia Indonesia dari keserakahan kapitalisme global, membangun harga diri bangsa melalui kemampuan bersaing. Namun, di sisi lain, kita juga bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Itu untuk mewujudkan perekonomian dunia yang adil dan berkeadilan yang membawa kemajuan bagi peradaban umat manusia.
