Membumikan Gagasan Politik Tanpa Mahar

Sobih AW Adnan 11 Juli 2018 21:18 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
 Membumikan Gagasan Politik Tanpa Mahar
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (4/7/2018). Foto: MI/RAMDANI
Jakarta: Perlu 5 sampai 28 miliar rupiah untuk menjadi Bupati/Walikota. Beda lagi jika ingin bertarung di tingkat provinsi, paling tidak, butuh kesediaan kocek sebesar Rp60-78 miliar.

Begitulah "pilkada dalam angka" yang ditemukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tahun lalu. Dana sebesar itu, konon, belum menghitung biaya jasa survei elektabilitas, tetek-bengek keperluan kampanye, ongkos saksi, dan banyak lagi lainnya.


Sebabnya, duit berpuluh miliar itu, sebagian besar cuma kelar di perkara mahar.

Ya, bak musim kawin di bulan Syawal, politik juga mengharuskan biaya lamaran yang tak murah. Yang membayar, si calon kontestan. Yang menentukan nilai, partai.

Pola ini, nyaris mendarah daging dalam perpolitikan Indonesia belakangan. Istilah mahar politik, ditaksir menjelma musabab ongkos demokrasi yang kian mahal. 

Transaksional

Ibarat angin, perkara mahar politik memang tak bisa dilihat dan ditangkap dengan terang. Selebihnya, ia cuma bisa dirasakan.

Di pengujung 2017 lalu, persoalan ini sempat gamblang lantaran komentar satu tokoh yang blakblakan bercerita dimintai mahar oleh sebuah partai politik (Parpol) terkait tekadnya untuk maju dalam pilkada 2018. Angkanya, tidak main-main, Rp40 miliar. Meskipun, pada akhirnya pernyataan itu dibantahnya sendiri. Katanya, bukan mahar, tapi persiapan duit untuk membayar para saksi.

Inkonsistensi pernyataan yang tak terlalu aneh. Sebab, perkara ongkos saksi ini memang familier digunakan sebagai kamuflase dalam sebabak transaksi politik.

Pasalnya pula, undang-undang pilkada/pemilu sendiri tidak mengatur soal pembiayaan. Ia hanya menetapkan aturan main keberadaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS). 

Maka, tak ayal, di setiap menjelang pesta demokrasi, transaksi keuangan di Indonesia dikabarkan meningkat tajam. Bahkan, terendus pula aroma uang panas yang mencurigakan dan rawan melanggar aturan.

Berdasarkan kajian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM) dinyatakan, sepanjang 2008-2012 ada 121 transaksi tak wajar yang terjadi di Indonesia dan disinyalir berhubungan dengan proses pemilu maupun pilkada.



Dalam hal ini, mestinya, parpol bukan satu-satunya pihak yang layak dimintai pertanggung-jawaban. Ada banyak timbal balik lain yang turut bersumbangsih atas kekhawatiran turunnya kualitas demokrasi di Indonesia. 

Baca: [Medcom Files] Hilir Mudik Uang Politik

Salah satunya, masyarakat pemilih itu sendiri. Nalar pragmatisme praktisi politik tentu akan bersambut ketika ada sebagian kelompok pemilih yang mengamini pola penyaluran suara transaksional. Makin banyak menebar uang, kian besar peluang untuk menang.

Terobosan

Dus, pola lama yang diduga sudah mengakar itu berimbas pada sehat-tidaknya kehidupan demokrasi di Indonesia. Indikator yang paling mencolok adalah turunnya partisipasi warga, anjloknya pamor parpol, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi parlemen di Indonesia. 

Pada pertengahan 2017 lalu, misalnya, Lembaga survei Polling Centre bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data tingkat kepercayaan publik terhadap parpol cuma kuat di angka 35% saja, begitu pula DPR yang hanya bisa mencapai 51%.

Keduanya, jauh berada di bawah institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil meraih tingkat kepercayaan sebesar 86%, Presiden (86%), BPK (72%), MA (66%), Media (64%), Kejaksaan Agung (63%), Pemerintah Daerah (63%), LSM/ormas (63%), Kementerian (62%), Polisi (57%), dan Ombudsman RI (54%).

Kabar baiknya, tidak semua pihak merasa nyaman dengan politik transaksional. Tak seluruhnya pula menganggap bahwa syarat mahar dalam pencalonan adalah hal biasa. 

Salah satunya, persis yang disasar oleh gagasan politik tanpa mahar ala-Partai NasDem. Alurnya, cukup sederhana. Partai ini mengaku memiliki tekad sekuat tenaga agar proses keluar-masuknya pendanaan partai menjadi lebih tertib. Tahap paling strategis, dengan tidak mengukur pantas-tidaknya rekomendasi dan dukungan turun untuk calon peserta pesta demokrasi dengan takaran  uang.

Meski begitu, gagasan ini sebenarnya tidak murah. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pernah berkisah sendiri, bahwa dengan semangat ini, partai yang dipimpinnya mesti rela kehilangan peluang mendapat pendanaan sekitar Rp1 triliun dalam pelaksanaan beberapa pilkada sebelumnya. 

Yang diamini Surya, kelaziman politik transaksional mesti didobrak. Untuk menemukan calon pemimpin terbaik, butuh diperketat dalam sejauh mana dia memiliki niat pengabdian dalam pembangunan. Indikator utama untuk mendorong cita-cita itu, katanya, ada dalam kepribadian dan kapabilitas. Bukan uang.

"Sayang juga orang-orang yang hebat terpilih, punya kemampuan, leadership baik, tapi tingkat elektabilitasnya rendah sekali. Perpaduan inilah (kepribadian, kapabilitas, dan elektabilitas) yang harus dihitung baik-baik oleh Partai NasDem dalam mengatur strateginya. Hal inilah yang memungkinkan kita bisa tetap menjaga ruh, soul, idealisme kita sebagai institusi partai politik," kata Surya.

Toh, strategi ini pun cukup tokcer di Pilkada 2018. Bagi Partai NasDem yang baru mengikuti tiga kali pesta demokrasi daerah, mampu mengantarkan 11 kader dan nonkader menjadi gubernur/wakil gubernur merupakan prestasi yang tidak mudah dalam hitung-hitungan.

Kehadiran gagasan politik tanpa mahar, barangkali, memang ditunggu oleh sebagian besar pemilih yang sudah lama memimpikan perubahan. Utamanya, bagi yang selama ini begitu merasakan dampak politik transaksional yang jatuhnya menghambat laju aspirasi masyarakat bawah. 

Di sisi lain, strategi ini juga mampu menampilkan wajah parpol yang tegas dan transparan. Persis yang dikatakan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, menurutnya, politik tanpa mahar ini mampu memangkas proses negosiasi antara kandidat dengan parpol.

"Karena biasanya negosiasi untuk mengusung itu kan tergantung apakah ada syarat atau tidak. Kalau tidak ada mahar kan mudah," ujar Djayadi.

Berikutnya, keampuhan gagasan politik tanpa mahar ini semestinya patut dicuri dan diterapkan oleh banyak partai lain. Apalagi, syaratnya cukup gampang, asal punya tekad memerangi kebiasaan politik transaksional. 

Lawan dari pola lama itu, mengutip pakar politik William Liddle dalam Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan (2011) adalah praktik politik tipe transformatif. Model ini, diharap mampu membentuk ulang situasi politik dari keadaan tertentu kepada kondisi yang lain yang lebih baik.  

"Tidak seperti yang biasa didapati, model kepemimpinan yang ada lebih menjadikan kekuasaannya sebagai alat tukar posisi demi keuntungan pribadi," tulis dia.

Alhasil, gagasan politik tanpa mahar sudah waktunya dibumikan. Demi meningkatnya kualitas politik dan demokrasi yang lebih baik, Partai NasDem tak boleh sendirian. 






(SBH)