• Card 1 of 4
Telusur

Hilir Mudik Uang Politik

Wanda Indana    •    13 Februari 2018 20:24

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

Semacam terpola, transaksi keuangan yang mencurigakan kerap muncul menjelang Pemilu dan Pilkada. Bisa terkait mahar politik, sumbangan, juga penggunaannya. Yang pasti, semua di luar laporan dana kampanye yang sudah diatur.


Jakarta: Tempo hari, khalayak digemparkan kabar penangkapan Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko. Sang Bupati ditangkap KPK lantaran terlibat pungli perizinan, dan kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari puskesmas se-Jombang.
 
Pembagiannya, satu persen untuk paguyuban puskesmas se-Jombang, satu persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan lima persen untuk Nyono. Totalnya sekitar Rp 434 juta.
 
Nyono diduga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan kampanye. Dia akan maju kembali dalam Pilkada Bupati Jombang 2018.
 
Tak lama, kabar penangkapan Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, menyeruak pada Minggu, 11 Februari 2018. KPK menduga Marianus menerima suap Rp 4,1 miliar dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, terkait sebuah proyek di Ngada.

Wilhelmus sendiri dikenal sebagai salah satu kontraktor yang kerap mendapatkan proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011.

Berdasarkan keterangan KPK, kemungkinan besar uang itu akan digunakan Marianus untuk pemenuhan biaya politik. Pasalnya, Marianus tengah mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur.

“Prediksi dari tim kami kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu (Pilkada)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Lebih jauh, sebelum dua kasus tersebut muncul, Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti pernah ‘bernyanyi’. Dia mengaku, saat mengajukan diri sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra, dirinya dimintai fulus Rp 40 miliar oleh sang ketua umum, Prabowo Subianto.

Pihak Gerindra menyebut duit itu merupakan biaya uang saksi di hari pemungutan suara. Tapi, sebagian kalangan menganggap, duit itu bagian dari mahar politik. Ihwal mahar politik, diharamkan di negeri ini.
 

Tak ada seorang pun yang membantah; diperlukan uang besar dalam pemilu. Mahfum, biaya politik di negeri ini sangat tinggi.


Para calon peserta Pemilu/Pilkada yang mau berkompetisi harus punya duit, baik untuk disetor kepada partai yang mengusung, maupun kebutuhan pemenangan nantinya.

“Kalau sebelum masa kampanye, biasanya paslon mengeluarkan uang sebagai mahar ke partai politik. Dan, sesudah kampanye mereka mengeluarkan biaya untuk membayar saksi di TPS,” ungkap Deputi bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.


Bukan omong kosong

Setiap menjelang pesta demokrasi, transaksi keuangan di Indonesia meningkat tajam. Bahkan, terendus pula aroma uang 'panas' - mencurigakan dan rawan melanggar aturan yang berlaku.

Buktinya, berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kami dapat dari seorang sumber; Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM) yang melonjak menjelang Pemilu/Pilkada, terkait politik uang.

Saat kami konfirmasi, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae membenarkan ihwal laporan tersebut. Dia mengungkapkan, institusinya pernah mengkaji secara mendalam soal pergerakan duit ‘siluman’ yang berseliweran menjelang  Pemilu dan Pilkada.
 
“Tujuannya membantu Bawaslu dan KPU untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah  mana yang menjadi titik rawan money politic,” tutur Dian saat berbincang dengan Medcom.id di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2018.



Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae. (MI)


Berdasarkan kajiannya, transaksi mencurigakan menjelang kontestasi politik banyak terjadi di provinsi besar, yang jumlah kabupaten/kota-nya banyak.
 
Daerah yang paling banyak transaksi mencurigakannya adalah Sumatera Utara. Sepanjang 2008-2012 saja, PPATK menemukan 20 transaksi keuangan mencurigakan di sana. Sebanyak 15 persennya terkait Pemilu dan Pilkada.
 
Berikutnya adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang juga tercatat sebagai daerah dengan jumlah transaksi mencurigakan yang cukup besar. Masing-masing 12,8 persen dan 8,3 persen dari seluruh transaksi tak wajar di Indonesia, yakni 121 transaksi.
 

Dari ketiga wilayah tersebut, sebagian besar transaksi mencurigakan itu terjadi sebelum hari pencoblosan.


“Kita sudah melacak,” tegas Dian.
 
PPATK mengidentifikasi beberapa modus yang digunakan dalam transaksi mencurigakan terkait Pemilu dan Pilkada. Pertama, melalui sumbangan yang berasal dari pengusaha yang sering mengerjakan proyek pemerintah. Kedua, melalui dana sumbangan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 
Selanjutnya, sumbangan dana melalui pihak ketiga, dengan pola memecah transaksi (structuring). Dari berbagai akun perusahaan dikirim ke rekening bersama calon kepala daerah. Pola ini dilakukan karena adanya batas sumbangan yang ditetapkan Undang-undang.
 
Dari banyak modus tadi, semua bisa berbuntut korupsi serta tindak pidana pencucian uang. “Karena duit yang sudah dikelurkan, otomatis dipikirkan akan kembali,” kata Dian.
 
Pemberian sumbangan dari perusahaan tentu tidak cuma-cuma. Ada kontrak politik di sana. Biasanya, setelah menang, si calon akan membayar atau melunasi sumbangan itu dengan membantu perusahaan penyumbang untuk memenangkan tender proyek-proyek pemerintah.
 
“Jadi pemimpin sulit netral karena bisa terpilih berkat dukungan sponsor, semuanya dibantu. Kemudian, kebijakan publiknya, misalnya terkait perizinan, bisa terpengaruh. Karena merasa berutang, membayarnya dengan perizinan,” tutur mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Jabar Banten ini.





Tunai
 
Instrumen yang paling banyak digunakan dalam transaksi keuangan mencurigakan terkait Pemilu dan Pilkada adalah uang tunai.
 
Berdasarkan catatan PPATK, ada transaksi yang dilakoni sejak jauh hari; lebih dari dua tahun sebelum tanggal pelantikan pemenang Pemilu/Pilkada.
 
Ada pula transaksi yang berlangsung pada saat Pemilu/Pilkada, pada saat pemungutan suara. Dan, ditemukan juga transaksi setelah Pemilu/Pilkada usai, yakni sesudah pelantikan sang pemenang.
 
PPATK juga merekam, jumlah transaksi tunai terkait Pemilu/Pilkada cenderung meningkat. Untuk periode 2017-2010 saja, dari 246 transaksi bertambah menjadi 802 transaksi. Khusus transaksi tunai terbanyak dilakukan pada 2009, yakni 434 transaksi mencurigakan.
 
Tercatat, dari 1.020 orang peserta Pemilu dan Pilkada, sebanyak 218 atau 21,4 persennya dilaporkan melakukan transaksi keuangan tunai terkait kontestasi politik itu.
 

Dari jumlah tersebut, terlapor yang paling banyak adalah peserta Pilkada kabupaten/kota, yakni, 95 calon kepala daerah atau 33,8 persennya.


Berikutnya adalah peserta pemilihan kepala daerah provinsi, anggota DPR, dan anggota DPD, masing-masing 19,4 persen, 18,8 persen, dan 16,0 persen.
 
Dalam transaksi mencurigakan berbentuk tunai, PPATK melacaknya dari transaksi penyetoran tunai (deposit) dan penarikan tunai (withdraw), dari rekening peserta Pemilu/Pilkada atau orang-orang terdekatnya.
 
Dalam transaksi tunai, baik setor maupun penarikan, boleh dikata si peserta Pemilu/Pilkada mendapat dana dari pihak lain dalam bentuk cash. Lantas ditampung ke dalam rekeningnya.
 
Karena pola bergulirnya duit politik kerap sama, PPATK memprediksi transaksi mencurigakan juga meningkat jelang Pilkada serentak 2018 ini. Dan, diyakini akan terus hilir-mudik hingga Pilpres 2019.
 
“Di saat itu pula, kami terus berkoordinasi dengan KPK, Polisi, dan pihak terkait untuk memantaunya,” pungkas Dian.