Waspada Penumpang Gelap Teror Pemuka Agama

Sobih AW Adnan 02 Maret 2018 21:08 WIB
ujaran kebencianhoax
Waspada Penumpang Gelap Teror Pemuka Agama
Ilustrasi pelaku kejahatan siber. Foto: MTVN/Rakhmat Riyandi.
Jakarta: Kepolisian telah menangkap 4 orang anggota grup yang diduga kerap memproduksi sekaligus menyebarkan kabar palsu. Nahasnya, lagi-lagi, platform agama dijadikan nama utama.

Terkuaknya laku kelompok Muslim Cyber Army (MCA) ini mengingatkan pada komplotan Saracen yang juga teringkus tahun lalu. Polanya mirip, meski motifnya belum jelas terungkap.


Samar-samar perbandingannya, jika Saracen melakukan kerja-kerja tak terpuji itu demi mendapatkan sejumlah uang, maka kemunculan MCA disinyalir berhubungan kuat dengan pilkada.

Mereka menyebarkan isu-isu provokatif di media sosial, dari mulai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), penganiayaan ulama, hingga pencemaran nama baik terhadap tokoh negara.

Isu teror pemuka agama, misalnya, dari grup itu disebar-ulang aneka kejadian fiktif dan rekayasa. Padahal, polisi bilang, semburat kabar itu tak berbanding imbang dengan temuan di lapangan.

Ambil misal untuk lokus Jawa Barat, dari 13 laporan dan kabar yang beredar, kejadian yang absah cuma dua saja.

Naga-naganya, penumpang gelap di balik isu-isu mengkhawatirkan ini memang ada. Sayangnya, tak sedikit dari publik yang gampang tergoda dan percaya.

Kala hoaks begitu menggoda

Banyak yang kepincut dengan kabar bohong, bukan tanpa sebab. Namun, jika awal-awal lebih kerap dikatakan karena lemahnya tingkat literasi di Indonesia, ternyata tidak juga. 

Faktanya, di antara pelaku penyebaran kabar hoaks tak melulu berlatar-belakang pendidikan rendah. 

Minat, afiliasi, dan kemasan yang memang sanggup mengobok-obok emosi lebih dekat dijadikan jawaban. Dan fenomena memanfaatkan celah semacam itu, tak hanya terjadi di Indonesia.

Pada 2017, Universitas Oxford, Inggris meluncurkan hasil riset berjudul Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Di dalamnya disebutkan, praktik jasa penyebaran berita palsu lazim ditemukan di 28 negara. Termasuk, di Arab Saudi dan Tiongkok.

Di Timur Tengah, komplotan ini bergerak dengan menyebarkan spam melalui tanda pagar bernada kritis terhadap pemerintah. Sesekali, membajak hashtag lain dan menyulapnya menjadi isu yang bersifat banal.

Di China, tak jauh berbeda. Di sana malah dikenal istilah 50 cent party/person, dalam arti pemerintah setempat berani membayar 50 sen bagi siapa saja yang mampu menemukan pengunggah konten kritis dan mengancam negara.

Tahun lalu, Medcom.id mengangkat topik serupa dengan mewawancarai pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Menurutnya, kata kunci yang diandalkan dalam kerja-kerja organisasi semacam itu adalah pemanfaatan emosi warganet. 

Mereka, biasanya menyebarkan konten provokatif dengan berlandaskan sensitivitas identitas sosial dan politik.


Dari pola itu, muncul istilah cyber troops. Menurut Kunto, keberadaan kelompok ini cukup kentara saat penyelenggaraan pemilu di Amerika Serikat (AS) 2016 lalu.

Soal banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa pengguna berpendidikan tinggi pun tetap rentan terhadap rayuan berita palsu, menurut Kunto, lantaran memang konten hoaks itu disasarkan kepada kelompok bias konfirmasi.

Gampangnya, pelaku sudah mengarahkan bidikan kepada obyek-obyek yang memiliki kesesuaian dalam hal kepercayaan dan keyakinan terhadap sikap-sikap tertentu.

"Serupa riset-riset marketing yang menyarankan bahwa kebanyakan konsumen memilih produk berdasarkan emosi yang mereka rasakan ketika berbelanja," kata Kunto.

Jalan keluarnya, netizen mesti kritis dan tanggap konfirmasi. Seseorang, harusnya tidak cuma puas dengan satu informasi, apalagi terhadap konten yang dianggap sudah mampu menyentuh ruang-ruang emosional.

"Emosional, bukan cuma kemarahan, bisa juga sesuatu yang bisa membuat tertawa secara irasional," kata dia.

Benar, dan betapa emosi itu tidak tergugah, jika ada kabar melintas, seseorang dengan begitu buas menyerang dan menganiaya pemuka agama.

Bukan bagian dari kebebasan dan demokrasi

Nahasnya, penyebar kabar hoaks tak melulu bersinggungan dengan kelompok tertentu. Inisiatif itu bisa saja muncul secara pribadi.

Baru-baru ini, Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo juga menangkap ER, seseorang yang diduga mengunggah ujaran kebencian dan SARA melalui media sosial. Ia ditengarai tak terhubung dengan MCA secara jaringan, namun ia mengunggah ulang konten provakatif secara personal.

Namun, jangan salah, kesigapan pihak kepolisian dalam mengamankan para pelaku ujaran kebencian dan penyebar kabar bohong ini, juga tak sepi dari anggapan mengancam demokrasi.

Tak sedikit pihak yang bilang, pengamanan kelompok-kelompok tersebut tak sejalan dengan semangat kebebasan berpendapat.

Padahal, tidak. pakar politik  Firmanzah, dalam Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas (2007) menulis, hal seperti itu memang merupakan sisi lain dari demokrasi. Jika tidak diolah dengan jujur dan baik, demokrasi bisa diselewengkan menjadi tempat paling subur untuk menumbuhkan 'nasionalisme' dalam arti sempit dan keliru.

"Proses demokratisasi yang tidak dijalankan dengan mengikuti tahapan-tahapan semestinya mungkin saja memunculkan konflik sentimen dan fanatisme berlebihan sehingga berakibat timbulnya konflik primordial atau SARA," tulis Firmanzah.

Pelaku penyebaran hoaks, justru lebih mengancam tatanan demokrasi. Kecenderungan memainkan sensitivitas SARA sebagai senjata, tak sejalan dengan semangat keberagaman Indonesia.

Alhasil, hoaks tetap menjelma musuh bersama. Di negeri demokrasi, berpendapat tentu akan tetap menjadi perkara yang sah. Syaratnya, satu saja, harus sesuai dengan fakta. 





(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id