Dari RI 2 hingga Poros Ketiga

Sobih AW Adnan 06 Maret 2018 23:15 WIB
pilpres 2019
Dari RI 2 hingga Poros Ketiga
ILUSTRASI: Joko Widodo memeriksa kertas suara yang akan dicoblosnya saat Pilpres 2014 lalu/MI/RAMDANI
Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sudah menabuh gong untuk pertarungan satu tahun ke depan. Nama Joko Widodo, kembali dijadikan jagoan.

Langkah partai banteng yang tak lagi serba last minutes ini, bisa saja melahirkan dua peluang. Pertama, langkah Jokowi yang kian terang. Kedua, kemunculan poros ketiga yang makin memungkinkan. 


Jika selama ini elektabilitas Jokowi yang moncer selalu dihadapkan dengan lawan lawasnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, maka, sikap politik PDI Perjuangan ini bisa jadi membuat partai lainnya berpikir ulang. 

Peta sebelumnya, PDI Perjuangan cs yang kerap disapa poros Teuku Umar, merujuk kediaman sang ketua umum Megawati Soekarnoputri, sering dihadapkan dengan koalisi Gerindra disebut poros Hambalang, diambil dari alamat tinggal Prabowo. Maka, sisanya, bolehlah diterka menjelma poros ketiga, dengan sebutan Cikeas, misalnya. 

Sayangnya, secara rerata dari sekian banyak survei yang dirilis, elektabilitas Jokowi melulu berada di angka 40 hingga 50% dan Prabowo berkutat di angka 20-30%. Sedangkan nama lainnya, masih tertahan di bawah 10% saja.

Tak salah, jika percaturan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) saat ini malah terfokus pada siapa yang bakal dilirik menjadi calon RI 2, julukan khas untuk Wakil Presiden Indonesia.

Pilpres 2019 mestinya ambil banyak pelajaran dari pesta demokrasi serupa sebelumnya. Makin banyak calon yang ditampilkan, kian membuat masyarakat kaya akan pilihan.

Tak hanya itu, dengan tak mempertontonkan pertarungan satu lawan satu, turbulensi dan friksi di masyarakat yang dinilai begitu buas selama masa kampanye Pilpres 2014 pun, diharap tak ada lagi. 

Jalan pendamping

Di atas kertas, Jokowi sudah meraih dukungan di atas angin. Saat ini, ia sudah mengantongi kerelaan 51,96% kursi parlemen sebagai syarat pencalonan yang di[eroleh dari Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan.

Angka yang cukup besar, melampaui ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca: Surya Paloh: Jokowi Capres Terbaik

Konsekuensi dari dukungan itu, tak menutup kemungkinan masing-masing dari partai yang merapat ingin dipinang sebagai calon pendampingnya. Malah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang belum jelas betul menyatakan kesediaan yang sama, sudah sibuk menawarkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.

Tak jauh berbeda, Partai Demokrat. Meski tidak secara resmi pernyataan-pernyataan itu keluar dalam mulut partai, naga-naganya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mulai disebut-sebut tak sedikit orang untuk posisi serupa.

Selain keduanya, ada beberapa nama lain yang sekali-dua tercatat dalam survei.

Yang jelas, jika saat ini posisi hitung-hitungan baru terang di tangan Jokowi, maka penentuan cawapres pun pantang dilakukan sembarang.

Selain menimbang secara akurat masukan dari partai-partai yang sudah menyerahkan dukungan, penentuan cawapres juga tak boleh lolos dari timbang-timbang kriteria dan persyaratan. 

Paling tidak. elektabilitas dan rekam jejak sang pendamping, sedikit bisa mengimbangi nilai yang sudah diraih petahana.

Wapres, bukan cuma ban cadangan. Orang yang dipasrahkan, harus bisa saling mengisi dan melengkapi sebagai sebuah dwi-tunggal.


Lebih penting lagi, penyatuan komitmen itu lazimnya sudah ditunjukkan dari sekarang. Agar masyarakat tak perlu lama menimbang, mengingat waktu pendaftaran yang sudah kurang dari enam bulan. 

Menguatkan koalisi

Di kala sebagian besar publik mengharap kehadiran poros ketiga, wacana calon tunggal malah menyeruak.

Entah siapa yang memulai, yang jelas isu ini bukan kabar yang terlalu baik bagi iklim demokrasi. Pendidikan politik di Indonesia tak akan tambah dewasa jika yang ditampilkan cuma satu pilihan saja.

Tak sedikit pula yang mengira, isu calon tunggal muncul sebagai kekhawatiran atas bergemingnya koalisi Partai Gerindra yang tak juga memunculkan gambaran dengan terang. Maju tidaknya Prabowo pun, belum bisa dipastikan.

Musabab berikutnya, barangkali isu ini sedikit banyak didampak dari kebimbangan partai-partai yang hingga kini lebih memilih mengambang. Faktor untung-rugi menjalin koalisi, lebih diutamakan. 

Fenomena yang sebenarnya bukan hal baru. Sebab, dalam satu dekade belakangan, kesepakatan partai-partai seakan-akan tak lagi diribetkan dengan urusan ideologi dan aliran.

Persis yang pernah ditulis pakar pemasaran politik Firmanzah dalam Mengelola Partai politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi (2008), katanya, selama ini sudah ada kesan bahwa pembentukan koalisi di Indonesia tidak lagi berpola. Koalisi, terbentuk lantaran lebih didorong tujuan jangka pendek, alias semata-mata jabatan dan kekuasaan.

"Artinya, ketika kepentingan dan tujuan politik sudah tidak sama, koalisi tersebut biasanya pecah. Lalu, masing-masing pihak bisa berkoalisi dengan pihak lain yang dirasa dapat membantu dalam mencapai tujuan politiknya," tulis Firmanzah.

Gambaran ini, begitu kentara ketika melihat singgungan kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religius yang saling membentuk ikatan-ikatan demi meraih dukungan.

"Karenanya, poros-poros ideologi di tahun 2004 yang membawa agenda politik yang spesifik, bisa dikatakan tidak ada. Kepentingan memenangkan Pemilu lebih menjadi agenda politik paling utama," tulis dia.

Partai-partai 'mengambang' yang sebenarnya berpeluang membentuk poros ketiga, barangkali sedang lebih perlu menimbang siapa yang berpeluang untuk menang. Padahal, sudah diamanatkan reformasi, tugas partai-partai adalah terus berikhtiar membuat dewasa kehidupan demokrasi.

Selain soal kalah-menang, partai memiliki tugas menyajikan kepada masyarakat alternatif dan pilihan. Jangankan wacana calon tunggal, belajar dari 2014, head to head pun kurang elok terulang.





(SBH)