LOYALITAS dan soliditas partai pendukung pemerintah menjadi isu utama dalam wacana perombakan Kabinet Kerja kali ini. Proses politik terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi pendulumnya. Begitulah rangkaian munculnya kembali desakan perombakan kabinet yang digaungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai asal Presiden Joko Widodo.
April lalu, Presiden sempat mengutarakan bahwa dirinya ingin mengakselerasi kinerja tim kabinetnya. Bahkan, kala itu Presiden dengan tegas mengatakan tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target. Presiden tentu saja mempunyai target-target yang harus ia capai dalam program Nawa Cita. Wajar jika ada menteri yang tidak sanggup melaksanakan target-target kementeriannya akan diganti figur yang diharapkan mempunyai kerja yang dapat memenuhi target tersebut.
Inilah yang mesti dipahami semua pihak bahwa perombakan kabinet harus diterjemahkan atas sebuah keputusan politik Presiden Jokowi untuk meningkatkan kinerja kabinetnya. Perombakan kabinet bukanlah atas dasar momentum-momentum politik tertentu, desakan partai pendukung, serta semua hal di luar pertimbangan Presiden.
Sistem presidensial yang dianut pemerintahan kita tegas menyebutkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Sangat terang benderang bahwa menjadi hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Desakan partai agar Presiden mencopot menteri asal partai yang seperti setengah dan separuh loyal mendukung kebijakan pemerintah sebaiknya dimaknai sebagai suara sumbang dari kaset yang kusut.
Percayakan bahwa Presiden punya pertimbangan yang arif untuk mempertahankan ataupun merombak kabinet. Yang jelas, Presiden Jokowi tentu menginginkan sebuah perubahan atas kinerja kabinetnya untuk mendongkrak kesejahteraan rakyatnya. Presiden harus memastikan kapabilitas menteri baru lebih baik daripada menteri yang digantikan agar perombakan kabinet efektif memperbaiki keadaan.
Perombakan, bila memang harus dilakukan, harus bertujuan menguatkan kinerja pemerintah dalam melayani rakyat, bukan karena desakan dari pihak-pihak yang punya kepentingan. Namun, di lain pihak, partai politik yang punya representasi politik di kabinet mestinya turut bahu-membahu mendukung kebijakan pemerintahan melalui parlemen.
Partai-partai tersebut jangan hanya menikmati kekuasaan dengan menempatkan kader mereka sebagai menteri, tetapi menghadang kebijakan pemerintah di parlemen. Sudah menjadi fatsun bahwa dukungan itu tidak gratis dan jatah menteri ialah salah satu kompensasinya. Meskipun Presiden belum memastikan kapan perombakan akan dilakukan, inilah saat tepat bila perombakan hendak dilakukan.
Pasalnya tahun depan akan mulai rangkaian peristiwa politik, yakni pilkada serentak 2018 di 171 daerah yang kemudian disusul rangkaian pemilu serentak 2019. Dalam dua tahun ke depan itulah Presiden mesti melakukan pembenahan untuk memastikan orkestra kabinetnya bernas dalam menuntaskan berbagai target demi kemajuan sosial dan ekonomi bangsa.
