Agar Belanja Negara Transparan

16 Maret 2018 07:43 WIB
belanja negara
Agar Belanja Negara Transparan
Agar Belanja Negara Transparan
PENGGUNAAN kartu kredit untuk belanja di kementerian dan lembaga pemerintahan sudah lazim diterapkan di banyak negara. Tujuan utamanya ialah meminimalkan penyelewengan dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Ia juga membuat transaksi menjadi lebih efisien dengan sistem pembayaran nontunai.


Di Indonesia, pola belanja tersebut baru mulai diterapkan. Itu pun hanya di empat lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kementerian dan lembaga lainnya menyusul setelah menjalani uji coba pada Mei. Tentu saja kebijakan bagus itu jangan berhenti sampai di pemerintahan pusat. Penerapan transaksi nontunai secara penuh juga semestinya diterapkan pemerintah daerah tanpa kecuali.

Dengan transaksi nontunai akan tercatat jelas, baik lokasi maupun jumlah pembayaran.

Tidak ada lagi bon-bon atau kuitansi yang bisa lolos pemeriksaan auditor kendati sangat mudah direkayasa. Pun, tidak perlu lagi brankas di satuan-satuan kerja yang dapat pula menjadi tempat menyembunyikan uang suap dan gratifikasi.

Langkah penggunaan kartu kredit dalam belanja negara harus dilanjutkan dengan memublikasikan transaksi melalui situs-situs resmi kementerian/lembaga. Dengan begitu, realisasi belanja benar-benar telanjang untuk bisa ikut dipelototi publik.

Contohnya di Wales, negara yang menjadi bagian Britania Raya. Dengan adanya publikasi berkala, pada 2016 ditemukan transaksi pembelian di Victoria's Secret, toko yang kondang dengan produk pakaian dalam. Nilainya setara sekitar Rp2 juta.

Transaksi itu, meski terbilang kecil, terbukti sebagai penyalahgunaan anggaran. Namanya tetap penyelewengan alias korupsi. Ikut sertanya pengawasan masyarakat bukan berarti inspektorat jenderal bisa ongkang-ongkang kaki.

Justru mereka yang mestinya pertama kali disalahkan ketika publik menemukan penyalahgunaan anggaran di kementerian dan lembaga pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dimudahkan kerjanya melalui transaksi-transaksi yang terpampang jelas, turut bertanggung jawab.

Di situ integritas para pengawas dan auditor keuangan negara semakin diuji. Di Amerika Serikat, miliaran dolar transaksi kartu kredit pemerintah tidak terawasi dengan ketat karena begitu banyaknya transaksi. Nilai yang terus naik mengundang kecurigaan, tapi para inspektorat jenderal menyebut tidak ada penyelewengan.

Mereka juga melalaikan kewajiban menerbitkan laporan tahunan pemeriksaan keuangan. Hal lain yang mengundang kekhawatiran ialah keamanan transaksi. Kebocoran data dan pembobolan kartu kredit bukan tidak mungkin terjadi.

Ratusan triliun bahkan ribuan triliun anggaran negara menjadi taruhan. Kementerian Keuangan dan pihak bank-bank milik negara yang menjadi penyedia kartu kredit memang telah memastikan akan menjaga keamanan transaksi. Akan tetapi, celah pembobolan dan kebocoran data masih terbuka.

Apalagi, kartu kredit pemerintah masih menggunakan sistem pembayaran jaringan kartu kredit asing yang lazim digunakan di Indonesia, seperti Master Card dan Visa. Artinya, semua transaksi ataupun aliran dana pemerintah bakal tercatat di basis data milik asing.

Alangkah baiknya jika bank sentral segera merealisasikan sistem pembayaran kartu kredit yang menggunakan jaringan lokal. Toh, sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang mengoneksikan bank-bank milik negara juga telah diluncurkan. Dengan begitu, transparansi dan efisiensi anggaran tercapai dengan keamanan yang lebih terjamin.