Koalisi Besar Dinilai Sulit Terbentuk hingga Polisi Akan Jemput Paksa Dito Mahendra

Jakarta: Pemberitaan mengenai rencana pembentukan koalisi besar yang sulit terwujud menjadi terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id, Selasa, 4 April 2023. Selain itu ada pemberitaan mengenai Polri mengultimatum akan menjemput paksa Dito Mahendra jika kembali mangkir.   Berikut tiga berita terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id: Koalisi Besar Dinilai Sulit Terbentuk Direktur Eksekutif Institute for Democracy dan Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai koalisi besar akan sulit terwujud. Sebab, koalisi akan terbentuk jika partai-partai anggota koalisi bisa menegosiasikan kepentingan dan membentuk kesepakatan yang bisa mengikat kolektivitas atau kebersamaan.   Dalam proses negosiasi itu, kata dia, koalisi besar harus bisa menentukan platform politik. Misalnya, apakah keberlanjutan atau perubahan, siapa capresnya dan cawapres, hingga komposisi kabinet atau portofolio pemerintahannya nantinya.    "Bagaimana skema pengadaan dan belanja logistik politiknya? Dan lain sebagainya. Semua itu harus clear menjadi pokok pembahasan," ujar Umam, Selasa, 4 April 2023. Selengkapnya baca di sini     Polisi akan Jemput Paksa Dito Mahendra bila Mangkir Lagi Pemeriksaan Kasus Senpi Ilegal Polri mengultimatum akan menjemput paksa Dito Mahendra jika kembali mangkir panggilan penyidik soal kasus senjata api ilegal. Penyidik kembali memanggil Dito soal kasus itu pada Kamis, 6 April 2023.   "Dalam proses penyidikan ini kita sudah melaksanakan upaya paksa kalau sekarang tidak hadir pas pemanggilan kedua, aturannya begitu," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo kepada wartawan, Selasa, 4 April 2023.    Pemanggilan paksa tersebut akan dilakukan mengingat status kasus kepemilikan senjata api ilegal telah sudah naik ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur pidana. Pada pemanggilan pertama, Dito tak hadir dengan alasan ke luar kota. Selengkapnya baca di sini     Buntut Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Permenlu Bakal Dievaluasi Pemerintah dan DPR berencana mengevaluasi Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu). Langkah ini diambil imbas Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.   Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan kasus itu harus jadi pengalaman bersama. Ada aturan yang dinilai bisa membuat Indonesia sulit menghelat kegiatan olahraga internasional.    "Kami akan bahas evaluasi sumbatan aturan itu ada di mana, opsi apa saja kalau ada sumbatan di sana maka itu bisa dievaluasi. Jika aturan itu dicabut bukan berarti itu membuat dukungan kita ke palestina berkurang," kata Hetifah dalam diskusi dialektika demokrasi Nasib Timnas Indonesia Usai Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Selasa, 4 April 2023. Selengkapnya baca di sini Artikel mengenai pembentukan koalisi menjelang Pemilu 2024 di Kanal Nasional Medcom.id akan terus diperbarui. Klik di sini untuk mengikuti perkembangan informasinya.