Ilustrasi - Medcom.id
Ilustrasi - Medcom.id

A hingga Z Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS

Nasional WNI Gabung ISIS
MetroTV • 06 Februari 2020 11:35
Jakarta: Rencana pemulangan warga negara Indonesia mantan kombatan Islamic State (ISIS) tak sekonyong-konyong muncul. Rencana ini mengemuka kembali setelah Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan akan memulangkan mereka ke Indonesia.
 
Kontan banyak pihak bereaksi. Pro dan kontra mengemuka. Tapi kita lupa, berapa sebenarnya jumlah persis WNI yang disebut telah membakar paspornya ini? Ada di mana mereka? Berapa yang masih bertahan di kamp pengungsian?
 
Pertanyaan-pertanyaan itu coba dijawab Medcom.id dengan sejumlah data yang dikumpulkan News Research Center (NRC) sebagaimana telah ditayangkan di sini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berikut sejumlah pertanyaan dasar yang kerap ditanyakan pembaca:

1. Berapa jumlah WNI eks ISIS?


Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menyatakan ada sekitar 600 WNI eks ISIS. Jumlah itu sebagian besar berstatus sebagai pengungsi. Belasan disebut sudah pulang ke Indonesia.
 
Berikut rinciannya:
- Berstatus Tahanan: 47 orang
- Berstatus Pengungsi: 553 orang, sebagian besar berada di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan
- WNI eks ISIS yang sudah pulang pada 2017: 17 orang

2. Berapa jumlah WNI perempuan dan anak eks ISIS?


Dari rincian di atas lantas timbul pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah perempuan dan anak di antara ratusan WNI eks ISI itu?
 
The Habibie Center punya datanya:
- WNI eks isi tercatat ada 639 orang. Sebagian besar masih berada di Suriah dan Irak. Mereka terdiri atas para kombatan yang rata-rata berada di kamp-kamp tahanan, mantan WNI yang pernah dipekerjakan di lingkaran ISIS, dan WNI yang tinggal di wilayah Inggris.
- Ada sekitar 200 WNI yang terdiri atas perempuan dan anak yang saat ini masih berada di kamp-kamp pengungsian di Suriah dan Irak.

3. Bagaimana dengan status kewarganegaraan mereka?


Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan status kewarganegaraan WNI itu otomatis hilang jika merujuk pada fakta-fakta yang tersedia. Seperti, bukti video pembakaran paspor tak lama setelah para WNI itu bergabung dengan ISIS dan secara sukarela mereka bersumpah kepada ISIS.
 
"Otomatis ke-600 WNI itu kehilangan kewarganegaraan karena memenuhi dua unsur tersebut. Tak terkecuali yang berstatus perempuan dan anak karena mereka ikut disumpah," kata Hikmahanto.
 
Pengajar dari Universitas Indonesia itu merujuk dua pasal di UU No 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan, yakni:
 
Pasal 23 huruf d
Kehilangan kewarganegaraan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden; dan
 
Pasal 23 huruf f
Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
 
Peneliti dari The Habibie Center Nurina Hutagalung punya pendapat lain. Menurutnya, penghapusan kewarganegaraan adalah kebijakan kontraproduktif karena melegitimasi keberadaan ISIS sebagai entitas politik.
 
"Konstitusi juga menyebutkan setiap orang berhak atas kewarganegaraan," ujarnya.

4. Bagaimana sikap pemerintah sejauh ini?


Secara pribadi, Presiden Joko Widodo menyatakan enggan memulangkan mereka. "Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," kata Presiden.
 
Namun, secara kelembagaan, Presiden segera melakukan rapat terbatas untuk membahasnya.
 
"Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas. Saya hendak mendengarkan pandangan dari jajaran pemerintah, kementerian, dan lembaga lain terlebih dahulu sebelum memutuskan. Semuanya harus dihitung-hitung plus minusnya," kata Jokowi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

5. Jika benar akan dipulangkan, seperti apa prosedurnya?


Ada dua tahap prosedur pemulangan WNI eks ISIS. Pertama, tahap screening, profiling, dan verifikasi. Para WNI itu harus melewati tiga tahap tersebut untuk bisa masuk ke tahap kedua.
 
Lantas tahap kedua adalah proses deradikalisasi. BNPT menyatakan butuh waktu lama dalam melaksanakan tahap ini.
 
"Butuh waktu bertahun-tahun untuk menderadikalisasi seseorang. Sedangkan, untuk mencuci otak seseorang, hanya butuh dua jam," Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komjen Suhardi Alius.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif