Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez

Pemerintah Diminta Pertimbangkan 2 Hal Sebelum Pulangkan Eks ISIS

Nasional wni gabung isis
M Sholahadhin Azhar • 05 Februari 2020 10:32
Jakarta: Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah menimbang dua hal sebelum memulangkan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Keduanya menyangkut ideologi dan penerimaan warga.
 
"Pertimbangan ini tidak sekadar pemenuhan formalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau alasan kemanusiaan," ujar Hikmahanto Juwana, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 5 Februari 2020.
 
Pertimbangan pertama yakni tingkat paparan ISIS terhadap ideologi dan paham para WNI. Menurut Hikmahanto, penilaian ini perlu dilakukan secara cermat per individu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah Diminta Pertimbangkan 2 Hal Sebelum Pulangkan Eks ISIS
Pesantren deradikalisasi di Sumut yang dikelola mantan teroris Khorul Ghazali. Foto: MI/Puji Santoso
 
Penilaian ini penting agar mereka tidak menyebarkan ideologi dan paham ISIS di Indonesia. Kedua adalah kesediaan masyarakat di Indonesia menerima kehadiran mereka kembali. Tak hanya dari keluarga dan lingkungan, namun juga penerimaan dari pemerintah daerah.
 
Hikmahanto menilai kebijakan pemerintah pusat harus benar-benar menyentuh hingga ke daerah. Jika tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan muncul penolakan dari daerah.
 
Di sisi lain, Hikmahanto menyebut warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan 2016 khusunya huruf (d) dan huruf (f). Huruf (d) menyebutkan 'kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.'
 
Sementara huruf (f) menyebutkan 'secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.'
 
Kewarganegaraan mereka bisa saja dikembalikan namun mereka wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kasus Arcandra Tahar mantan Wakil Menteri ESDM setelah kehilangan kewarganegaraan karena memiliki kewarganegaraan ganda dapat menjadi rujukan pemerintah.
 

 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif