Komodo tengah bersantai di jalan beraspal. Foto: MI/Gilbert Lewar
Komodo tengah bersantai di jalan beraspal. Foto: MI/Gilbert Lewar

Komodo Mengadang Bukan Berarti Meradang

Medcom • 11 November 2020 09:51
Jakarta: Foto komodo seolah-olah tengah mengadang truk di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Hampir sebagian besar menafsirkan gambar itu sebagai bentuk protes komodo atas pembangunan kawasan wisata. 
 
'Komodo meradang karena habitatnya diganggu', begitu seolah-olah gambar itu berbicara. Narasi itu terasa dalam unggahan Greenpeace Indonesia di akun resmi instagramnya.
 
"Orangutan, Harimau, Gajah sudah menjadi korban salah arah pembangunan ekonomi kita, kini sang Naga pun bisa jadi akan bernasib sama. Seandainya Naga Komodo ini bisa melawan dan bersuara, kira-kira apa yang akan disampaikannya? Dan maukah kamu bersuara dan melawan untuk dia?" demikian tiga paragraf akhir feed Instagram Greenpeace Indonesia yang memagut foto ikonik tersebut.

Diunggah pada 26 Oktober, foto dan narasi itu disukai hampir 100 ribu orang pengikut (followers) Greenpeace Indonesia. Dari situ, lagi-lagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kena getahnya. Komentar-komentar miring menyerang pemerintah. Jokowi dinilai jadi biang keladi pembibitan investasi yang serampangan. 
 
"Investasi yang meminggirkan masyarakat adat, nelayan, petani, dan lingkungan satwa endemik kita? Investasi ala Omnibus Law Cilaka (UU Cipta Kerja)," masih mengutip Greenpeace Indonesia.
 
Sejumlah saksi mata di lokasi punya fakta lain. Truk yang tengah mengangkut material untuk pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Rinca itu berhenti karena mogok. Lalu, melewatlah komodo di depannya. Dan memang jalur yang dilalui truk itu sehari-hari dilewati reptil purba tersebut.
 
Fakta itulah yang membuat para kader konservasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sepakat meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana. Dalam pertemuan yang dihadiri Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, mereka sepakat melanjutkan pembangunan fasilitas wisata dengan mengedepankan pelestarian alam dan komodo. 
 
"Saya mendukung pembangunan dengan catatan harus menjaga kelestarian lingkungan dan komodo," kata Sipri Jemalur, pemerhati lingkungan.
 
Dia menambahkan, pembangunan sarana dan prasana berlangsung di zona pemanfaatan, bukan zona inti. Pembagian zona sudah melalui kajian ilmiah sehingga validitasnya tidak perlu diragukan lagi.
 
Pembangunan sarana-prasarana di kawasan Pulau Komodo, lanjutnya, ialah upaya pemerintah mempercepat perkembangan dan kemajuan pariwisata di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi pariwisata superpremium itu.
 
"Kami berharap pembangunan tetap berjalan sesuai harapan semua pihak." Fery Adu, kader konservasi, juga sepakat pelintiran dump truck dan komodo di media sosial tidak boleh membuat pihak terkait terkecoh.
 
"Pro dan kontra itu dinamika demokrasi. Kami mendukung pemerintah karena apa yang dilakukan sudah melalui kajian dengan tujuan utama pelestarian lingkungan, yang akhirnya akan berdampak pada kemaslahatan banyak orang," kata dia.
 
Wiratno menegaskan kembali bahwa sebelum membangun dalam kawasan zona pemanfaatan, Kementerian LHK telah melakukan kajian ilmiah. "Demi pelestarian yang berkelanjutan berbasis konservasi."
 
Kesejahteraan warga di kawasan Taman Nasional Komodo, lanjutnya, menjadi perhatian khusus. "Soal ketersediaan air bersih, listrik, sarana pendidikan, kesehatan, dan dermaga jetty demi kelancaran distribusi guna mengangkat perekonomian warga."
 
Media Group News mencoba memotret bagaimana pembangunan taman wisata komodo melalui kacamata pemerintah, warga setempat, dan sejumlah aktivis lingkungan lokal. Berikut sajian kami:
1. Komodo Penggerak Utama Ekonomi Warga
2. Pemerintah Hadirkan Pariwisata Terbaik di Taman Nasional Komodo
3. Upaya Pemerintah Menjaga Keamanan Komodo
4. Pemerintah Jamin Kelestarian Komodo di Tengah Pembangunan Sarpras
 
View this post on Instagram

Belum lama rasanya kita dengar kisah perusakan hutan adat Kinipan dan perjuangan masyarakat adat melawan industri sawit dan oligarki penguasa dibelakangnya Belum lama kita melihat bagaimana nelayan Kodingareng ditangkap dan dikriminalisasi karena melawan penghancuran laut mereka oleh tambang pasir untuk reklamasi Tak lupa juga kisah kriminalisasi petani Batang, dan penggusuran petani di Kulonprogo demi proyek PLTU kotor dan Bandara. Semuanya terjadi dalam 6 tahun belakangan ini. Kini sebuah taman nasional, sebuah area konservasi yang harusnya dilindungi dari perusakan dan dijauhi dari campur tangan manusia, malah dibuka atas nama investasi. Inikah investasi yang Presiden @jokowi inginkan? Investasi yang meminggirkan masyarakat adat, nelayan, petani, dan kini lingkungan satwa endemik kita? Investasi ala Omnibus Law Cilaka? Orangutan, Harimau, Gajah sudah menjadi korban salah arah pembangunan ekonomi kita, kini sang Naga pun bisa jadi akan bernasib sama. Seandainya Naga Komodo ini bisa melawan dan bersuara, kira-kira apa yang akan disampaikannya? Dan maukah kamu bersuara dan melawan untuk dia? ???? : @kawanbaikkomodo #savekomodo #tolakomnibuslaw #mositidakpercaya

A post shared by Greenpeace Indonesia (@greenpeaceid) on


 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan